Dana DAK dari Pusat ke Dinas Pertanian Kutim Rp 3,4 Miliar, Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Kutai Timur, Metrokaltim.com – Wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) juga berimbas ke Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur (Kutim), bahkan beberapa sektor di pertanian pembangunannya ikut ditunda.

Saat di konfirmasi ke Kepala Dinas Pertanian Kutim, Sugiono didampingi Ahmad Witro, SP. Kasi Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian menjelaskan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke Dinas Pertanian sekira Rp 3,4 miliar untuk sementara di hentikan oleh Kementrian Keuangan, dan di alihkan untuk penanganan covid-19.

“Ada beberapa item pembangunan yang untuk sementara di tunda seperti pembangunan UPT yang ada di Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Batu Ampar, Sandaran dan satu UPT yang di rehab jecamatan Long Masangat juga ada beberapa embung dan irigasi yang berada di Kecamatan Kaliurang, Kaubun, Sangatta Selatan itu di batal kan semua,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan sumber anggaran dari APBD provinsi masih terus berjalan terkait pengadaan ternak sapi, kambing dan ada embung serta irigasi tetap berlanjut. Selain itu ada bantuan keuangan provinsi juga tetap berjalan masih dalam proses.

“Pendataan badan pembuatan jalan lahan (BPJL) dan anggaran APBD II belum ada pengurangan dan pemotongan anggaran, masih tetap berjalan hingga saat ini masih proses penyiapan bekal administrasi, berkaitan dengan data calon petani dan calon lahannya kalau itu belum selesai tidak akan keluar SK hibah,” bebernya.

“Khususnya di dinas pertanian ada Gapoktan kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok taruna tani. Kemudian juga ada program dari APBN Kementrian langsung yang ada di provinsi bantuan pengembangan pisang yang seluas 158 hektar sampai saat ini belum ada perintah untuk menghentikan, itu tetap berjalan di Kecamatan Bengalon, Kaubun dan Kaliurang,” sambung Kadis Pertanian, Sugiaono.

Selanjutnya kasi Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian, Ahmad Witro menambah kan program irigasi dan embung yang sudah selesai di tahun 2019 lalu ada di beberapa kecamatan seperti Kombeng, Miau Baru, Kaubun, Kaliurang di Selakau dan Sangatta Selatan Teluk Pandan.

“Alhamdulillah pekerjaan petugas dan embung sudah terbangun dengan baik bukan dari dana APBN tetapi dengan swakelola. Pekerjaan yang menggunakan APBN semua di swakelolakan jadi para petani bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada,” tutup Ahmad Witro.

(adv/rina/riyan)