Disdikbud Belum Bisa Pastikan Realisasi Seragam Gratis

Balikpapan, Metrokaltim.com – Kendala keterlambatan penyediaan seragam sekolah gratis untuk murid tahun ajaran 2022/2023 disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Balikpapan, lantaran sampai masuk sekolah belum menerima.

Kepala Disdikbud Balikpapan Purnomo menjelaskan, Pemkot sudah alokasikan anggaran seragam gratis untuk siswa kelas 1 SD/MI dan kelas 7 SMP/MTS baik negeri dan swasta.

Untuk kelas 1 SD mendapatkan seragam sekolah gratis berupa pakaian merah putih, batik Balikpapan, pramuka dan kelas 7 SMP mendapat putih biru, pramuka dan batik Balikpapan.

“Untuk total anggaranya sebesar Rp 19 miliar, hanya saja ada penetapan penganggarannya yang mengalami pergeseran, karena belum semua siswa yang diterima terdata,” ucap Purnomo diruang kerjanya, Selasa (12/7/2022).

Dirinya berharap penerimaan tahun ini, semua siswa sudah masuk data. Dan untuk seragam gratis ini terkendala pada persetujuan dan uji lab. Terkait uji lab sampai saat ini masih menunggu waktu untuk memilih bahan kain yang terbaik. Sedangkan persetujuan pergeseran itu masih menunggu penetapan dari persetujuan provinsi.

“Setelah itu baru kita alokasikan pada saat pelaksanaan, serta mengetahui ukuran baju anak-anak mulai dari S,M,L,XL,” ujarnya.

Sementara untuk penggunaan seragam sekolah, Disdikbud memberi kelonggaran sama seperti tahun lalu, jika 6 bulan semester pertama kelas 7 SMP bisa pakai seragam SD, bagi yang kelas 1 SD silahkan pakaian bebas.

“Tapi silahkan juga kalau mau membeli di koperasi sekolah yang menggunakan identitas sekolah seperti baju olahraga dan batik sekolah, tapi ini bukan paksaan dan tidak wajib,” tegasnya.

Kalau untuk kepastian seragam gratis, ia tidak berani menjelaskan kapan waktu pastinya, mudah-mudahan sebelum bulan September sudah bisa disalurkan karena saat ini lagi penetapan dari lelang. Termasuk uji lab di Jogja juga membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, karena semua kain yang digunakan harus dilakukan uji lab.

“Selain itu, kalau pergeseran anggaran harus ada persetujuan Gubernur dengan mengajukan perwali,” tambahnya.

Setelah pergeseran, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 23 miliar untuk SD dan SMP, sehingga tidak benar kalau pembagian seragam sekolah dari Pemkot itu bohong, saat ini masih terus berproses.

“Kami sudah anggarkan dan ini janjinya walikota saat kampanye, orang tua juga silahkan menyesuaikan seragam sekolah anaknya dulu selama semester pertama, kita beri kelonggaran,” ungkapnya. (Mys/ Ries).