DPRD Kutim Kunker ke Berau, Jadi Bahan Perbandingan CSR PT Berau Coal dan PT KPC

Kutai Timur, Metrokaltim.com – Kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari PPP, Rahmadani ke DPRD Kabupaten Berau didampingi sejumlah anggota dewan lainnya yakni Hepni (PPP), Kajan Lahang (NasDem), Masdari Kidang (Bekarya), Jimmy (PKS), Siang Geah (PDI-P), pada Senin (9/3).

Di sana rombongan DPRD Kutim ini di terima oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Hj Syarifatul Syadiah, S.Pd. M.Si beserta jajaran dan perwakilan stake holder dari manajemen PT Berau Coal. Berbangga atas kepedulian perusahaan Berau Coal yang berkontribusi besar akan kemajuan di berbagai sektornya di Kabupaten Berau melalui CSR-nya.

Kunjungan kerja anggota dewan Kutim ke Berau bertujuan untuk mencari informasi perbandingan keadaan daerah Kutim dengan daerah lain seperti Berau, salah satunya infestasi di bidang batu bara serta perbandingan CSR nya.

“Saya kagum sekaligus menjadi bertanya-tanya, mengapa PT Berau Coal mampu mendistribusikan penyaluran CSR terbilang besar, sementara kami tahu di kabupaten kami dalam hal ini Kutim CSR PT KPC dibandingkan PT Berau Coal, lebih besar Berau Coal ketimbang KPC,” tegas Ketua Komisi A DPRD Kutim, Rahmadani.

Kunker Anggota DPRD Kutim ke DPRD Berau.

Mengapa pada studi banding tersebut pertanyaan CSR PT Berau Coal terbilang lebih besar ketimbang PT KPC? Hal ini diungkapkan Rahmadani dihadapan anggota dewan Berau juga perwakilan Berau Coal yang turut hadir dalam hearing bersama tersebut. “Jadi kami ingin sharing baik dengan DPRD Berau dan perwakilan PT Berau Coal,” ungkapnya.

Amanat terkait perihal tersebut juga menjadi titipan pertanyaan dari Gubenur Provinsi Kaltim Isran Noor, kepada anggota dewan khususnya ketua komisi A Rahmadani untuk dapat di ulas saat pertemuan dengan DPRD Berau.

Terlebih masa kontrak PT KPC akan segera berakhir pada 31 Desember 2021, untuk itu Ketua Komisi A bersama perwakilan anggota dewan Kutim lainnya sepulangnya dari pertemuan di DPRD Berau, berencana akan duduk bersama dengan KPC.

“Apabila nantinya kontrak PT KPC ini akan kembali berlanjut, akan ada komitmen ulang tentunya terkait kisaran besaran CSR dan harus merata,” ulas Rahmadani.

Anggota DPRD Kutim saat mengunjungi salah satu pengelolaan coklat di Berau yang selalu disupport oleh CSR PT Berau Coal.

Di tambahkan anggota dewan Jimmy mengatakan, pihaknya menggali potensi sumber daya alam yang ada. Baik itu sumber keuangan juga mesti kita buka sejelas-jelasnya, dari mana sumber itu, bagaimana prosesnya mesti dibuka supaya kedepannya lebih baik lagi. “Karena di pusat mulai devisit sekitar Rp 325 triliun dan sudah pasti kondisi kita di kabupaten akan devisit lagi,” timpal Jimmy.

Ia juga menambahkan bagaimana cara mengatasi imbas dari pusat, dari Berau ini lah bisa dijadikan perbandingan, dan pihaknya akan berdialog bersama stake holder serta komponen masyarakat, semua masukan jadi rujukan dihadapakan pada pihak perusahaan bagaimana lebih di tingkatkan CSR nya.

“CSR Berau coal terdapat bidang pertanian dan pendidikan, yang mana bidang pendidikan mereka bangun Politeknik dan bidang pertanian memberdayakan para petani pengelola dan mencarikan pasar untuk dipasarkan hasil perkebunan. Mereka terbukti sudah survai ke negara Belanda atau negara mana supaya bisa mengexport hasil dari petani khususnya petani kakao,” paparnya.

“Sampai-sampai mereka mengambil produsi kakao ke Kutim. Ini sebagai acuan bahwa kita bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kalau di Berau bisa kenapa kita di Kabupaten Kutim ini tidak bisa banyak sumber daya alam yang kita punya,” tegas Jimmy.

Selanjutnya Wakil Ketua Komisi III DPRD Kutim, Masdari Kidang mengatakan sangat tertarik dengan sistem pertanian-petani yang ada di kabupaten Berau, bahkan CSR Berau Coal sudah membangun pabrik Kakao (Coklat) dan sudah di ekspor ke negara Jepang dan negara lainnya, jadi bukan hanua penghasilan petaninya saja akan tetapi menjadi pemasukan buat daerah.

“Di satu sisi juga kami mau tahu mobil besar yang bukan plat (KT) itu seperti apa mekanismenya, karena di PT KPC banyak sekali plat luar yang tidak membayar pajak. Kami mendapat gambaran dari kunjungan kerja di Kabupaten Berau ini terutama di Berau Cool,” ucap Wakil Komisi III Masdari Kidang.

(advrina/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published.