Fahutan Unmul Gelar FGD KalFor, Ini Kata Wabup Kutim

Sangatta, Meteokaltim.com – Gelaran Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu program yang digagas langsung Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, bekerja sama dengan Pemkab Kutai Timur (Kutim) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), United Nation Development Program (UNDP) dan Global Environment Facility (GEF).

Pelaksanaan kegiatan diskusi ini merupakan yang kedua kalinya, di mana sebelumnya juga dilakukan diskusi serupa di tahun 2018 lalu. Untuk tema kali ini mengusung wacana penyusunan Road Map Proyek Kalimantan Forest (KalFor) Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan, yang berlangsung di ballroom Pelangi Hotel Royal Victoria, pada Kamis (19/9).

Dalam agenda diskusi itu dibuka langsung Wakil Bupati Kutai Timur H Kasmidi Bulang ST.MM , dengan didampingi Kepala Bappeda Edward Azran, Dekan Fahutan Rudianto Amirta, Kabid Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Henny Herdiyanto, dan sejumlah undangan dari perwakilan OPD dari Disbun Kutim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan perusahaan perkebunan di Kutim.

Pada sambutannya Kasmidi sangat berharap dan menunggu hasil dari FGD edisi ini, kepada seluruh pihak terkait di Kutim dan Kaltim dapat kompak memberikan output rencana implementasi Kalfor sampai Tahun 2024 dalam bentuk daftar masukan.

Selanjutnya teridentifikasinya formulasi dan tahapan pembentukan forum pengelolaan lahan yang bernilai cadangan karbon atau bernilai konservasi tinggi (ABKT) yang berprinsip pada pengelolaan berkelanjutan para Area Pemanfaatan Lain (APL) dalam bentuk dokumen pembentukan forum.

“Jadikan FGD ini sebagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan yang bertujuan untuk mengutamakan jasa ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan nasional, dan provinsi serta proses pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan. Selanjutnya mengembangkan dan mendemontrasikan strategi untuk integrasi perencanaan hutan konservasi APL. Hasilnya dapat dilakukan pengujian insentif yang inovatif untuk mengurangi deforestasi yang terkait dengan sektor perkebunan,” bebernya.

Kasmidi menuturkan dalam menjawab situasi ini, diperlukan strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

“Corrective action dan corrective policy terhadap pengelolaan APL sangat dibutuhkan agar ada sebuah terobosan yang akan menjaga eksistensi hutan,” tutup Kasmidi.

(aji/riyan)