KPU Gencarkan Sosialisasi, Demi Dongkrak Partisipasi Pemilih

Balikpapan, Metrokaltim.com – Untuk memastikan seluruh warga Kota Balikpapan mengetahui tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020), KPU telah melakukan survei terkait pelaksanaan tahapan. Hasil survei yang melibatkan sekira 560 responden dengan metode random sampling dan margin eror atau batas kesalahan 3 persen, hanya 12 persen responden yang tahu Pilkada akan digelar pada bulan Desember mendatang. Dengan hasil ini sebanyak 88 persen tidak mengetahuinya.

“Kemudian responden yang tahu Pilkada digelar tanggal 9 Desember 2020 cuma 37 persen. Berarti sebanyak 63 persen tidak tahu tanggal pelaksanaan,” terang Komisioner KPU Balikpapan, Syahrul Karim.

Dia menyebut survei dijalankan oleh tim internal KPU Balikpapan setelah tahapan Pilkada dijeda 3 bulan karena pandemi Covid-19. Tepatnya pada Juli 2020 lalu. “Setelah muncul PKPU Nomor 5 Tahun 2020, kemudian kami melakukan survei ke masyarakat,” ucap Syahrul yang juga sebagai Divisi Partisipasi Masyarakat.

Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah yang ditarget 77,5 persen partisipasi pemilih, apalagi waktu yang tersisa hanya sekitar 4 bulan.

Hanya saja KPU belum mengetahui detail dibalik ketidaktahuan responden terkait tahapan dan hari pencoblosan Pilkada Balikpapan. Karena masih diperlukan kajian yang komprehensif.

“Kalau itu butuh kajian, apakah karena sosialisasi pelaksanaan Pilkada yang dilakukan KPU masih rendah atau ada alasan lainnya,” sebutnya.

Target partisipasi pemilih Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen disebut memang cukup tinggi. Terlebih saat ini masih pandemi Covid-19 meski adaptasi kebiasaan baru atau new normal juga sudah dijalankan.

“Apalagi data dan fakta dalam dua periode penyelenggaraan Pilkada, angka partisipasi di Balikpapan tidak pernah mencapai 60 persen,” ujarnya.

Sehingga KPU menggerakkan sumber daya hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat pemilih. “Kami punya 12 ribu orang terdiri dari PPK, PPS, PPDP sampai KPPS,” bebernya.

Sosialisasi penyelenggaraan Pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilihan umum. Tetapi seluruh masyarakat terutama partai politik. Begitu juga lembaga, organisasi hingga akademisi dan media massa.

“Nanti kami akan lakukan survei lanjutan saat penetapan pasangan calon dan satu bulan sebelum hari pencoblosan untuk mengetahui trennya naik atau tidak,” kata Syahrul.

KPU juga menggerakkan mobil sosialisasi yang dilengkapi pengeras suara. Mobil tersebut masuk ke kawasan pemukiman untuk menyampaikan informasi tahapan Pilkada ke masyarakat. “Kami juga membentuk relawan demokrasi yang bertugas selama 3 bulan dan menjadi ujung tombak untuk sosialisasi,” pungkasnya.

(adv/riyan)