Syukri Minta IKN Jangan Dibatalkan, Kaltim Sudah Banyak Mengalah

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Adanya isu terkait dengan rencana dikembalikannya Ibu Kota ke Jakarta dinilai dapat mengecewakan masyarakat Kaltim. Hal itu diutarakan Politisi Partai Gelora Balikpapan drg. H Syukri Wahid.

Menurutnya, meski UU IKN memang bisa diubah, tentu ini akan menjadi warning bagi masyarakat Kaltim.

Lanjutnya, apalagi Kaltim selalu menjadi penyumbang pendapatan Devisa Negara dalam postur APBN, sebesar Rp 520-an Triliun. Hal itu ditegaskan Syukri Wahid saat ngopi bareng bersama awak media di Calista Cafe, Balikpapan Baru, Kamis (30/11/2023).

“Kaltim itu termasuk penyumbang tertinggi ekspor RI ke luar negeri. Tetapi berapa Belanja APBN yang kembali ke Kaltim. Paling hanya sekitar Rp 30-an Triliun dan itu harus dibagi ke 10 kabupaten/kota se-Kaltim,” tegasnya.

Sejauh ini, masyarakat Kaltim tidak pernah minta yang aneh-aneh dan neko-neko. Padahal secara tidak langsung uang dari Kaltim juga ikut menafkahi kabupaten kota se-Indonesia. Misalnya lewat belanja transfer pusat ke daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lainnya.

“Soal ikhlas warga Kaltim sudah khatam. Pulau Jawa dan Sumatera sudah merasakan koneksi jalan tol ujung ke ujung, apalagi Jawa. Atas nama jumlah penduduk terbesar, infrastruktur banyak, jalan tol lebih banyak lagi. Tapi di Kaltim, infrastrukturnya jauh dari kata laik dan mumpuni,” terangnya.

Syukri membandingkan antara Papua, Aceh dan Kaltim. Ia menjelaskan, pemerintah mampu berdamai dengan Papua lewat UU Otsus Papua, yakni dengan memberikan besaran dana ke Papua secara langsung dengan jumlah penduduknya hanya 4 juta. Itu sama seperti satu propinsi Kaltim yang kurang lebih penduduknya hampir 4 juta.

Aceh, lanjut Syukri, juga ada UU khususnya. Bahkan ada partai lokal disana dan hak istimewa lainnya.

“Lah masa sih Kaltim tidak boleh merasakan haknya yang sekian lama terbengkalai? Lewat propinsi dan kota penghasil minyak bumi untuk merevisi UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Saat kami minta dinaikkan jatah daerah, tapi tak kunjung dipenuhi. Kenapa?,” tanya calon DPRD Provinsi Kaltim.

Ia pun menjawab, kalau warga Kaltim rela berkorban memandang kebutuhan Indonesia. Tidak pernah ada demo tuntut mau sparatis, mau anarkis, tidak pernah ada. Justru warg Kaltim sangat bersyukur sejak IKN ditetapkan di Kaltim.

“Untuk itu, jangan setelah UU IKN sudah disahkan, pembangunan mulai berjalan. Kok mau balik badan? Mau buat mangkrak. Ingat dampak ekonomi sejak IKN, kota-kota sekitarnya mulai mendapatkan multiplayer efek. Lalu kok mau di cut, berapa UMKM bergeliat tumbuh disini dengan adanya IKN. Kasihan mereka. Kaltim sudah banyak mengalah. IKN jangan sampai dibatalkan,” terangnya.

Sementara, mencuatnya opini kalau pemerataan pembangunan bukan dengan membangun hutan, itu salah tafsir. Pemerataan itu berproses. Tidak bisa ujug-ujug, ketika IKN dibangun otomatis kota-kota di sekitarnya akan ikut menggeliat.

“Sama seperti dulu di Jakarta, apa iya Kota Bekasi, Depok, Tangerang, kota-kota penyangga itu langsung berkembang. Kan enggak. Semua berproses, prosesnya pun cepat karena konsekuensi pertumbuhan ibu kota,” paparnya.

Perkembangan itu kelak akan mengular kemana-mana. Kalau saat mulai IKN, kota penyangganya yang berbenah, berkembang, lama-lama daerah lain di Kaltim ikut berkembang. Begitu pula daerah Kalimantan lainnya.

“Kepindahan IKN ini yang dimaksud pemerataan pembangunan. Tidak sentral di Pulau Jawa,” imbuhnya.

Syukri meminta agar kota penyangga, khususnya Balikpapan benar-benar menyiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti perkembangan IKN. Mulai infratrutur, jalan baru untuk atas kemacetan, transportasi terintegrasi, kebutuhan pangan, dan kesiapan lainnya.

Untuk itu, ia juga meminta masyarakat Kaltim dan para wartawan mendukung penuh progam strategis nasional, seperti pembangunan IKN saat ini.

“Jangan sampai IKN digagalkan, kita harus perjuangkan agar IKN terelisasi,” tuturnya. (mys/ries)

93

Leave a Reply

Your email address will not be published.