Warga Keluhkan Masalah PDAM, BPJS Kesehatan dan Infrastruktur di Reses Simon Sulean

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Dalam masa sidang I tahun 2023, Anggota DPRD Kota Balikpapan Simon Sulean melaksanakan reses di kediamannya di Perumahan Balikpapan Baru Cluster Windsor RT 22 Kelurahan Damai Baru, Balikpapan Selatan (Balsel), (21/3/2023).

Berbagai keluhan disampaikan perwakilan dari masing-masing kelurahan yang ada diwilayah Balsel, mulai dari kesehatan, infrastruktur hingga program pemerintah.

Seperti warga RT 6 Sepinggan Ani yang mempertanyakan perihal program PTKL yang dicanangkan pemerintah.

Lalu Ketua RT 42 Gunung Bahagia, Suraji mengeluhkan perihal air bersih dilingkungannya yakni di Perumahan Griya Permata Asri. Apalagi sampai saat ini belum ada saluran PDAM yang masuk, sehingga warga menggunakan WTP yang menurutnya airnya kurang bersih.

“Tempat kami susah masuk PDAM, sehingga sampai saat ini kami masih pakai WTP yang biayanya terbilang cukup mahal,” keluhnya.

Sedangkan warga RT 6 Sepinggan Eda mengeluhkan perihal pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis untuk anaknya yang tidak bisa terdaftar. Bahkan saat tanya alasannya ke BPJS pun tidak direspon.

“Jadi saya punya 5 anak, 3 anak dibayarkan perusahaan dan 2 anak saya tidak, dan saat saya mau daftarkan di BPJS Gratis juha tidak bisa, alasannya pun belum tahu kenapa,” jelasnya.

Untuk masalah BPJS, Simon Sulean menanggapi, bahwa salah satu warga mempertanyakan perihal BPJS Kesehatan miliknya. Yang mana warga tersebut memiliki 5 anak dan yang di tanggung perusahaan hanya 3 anak, dan warga pun mengusulkan 2 anaknya untuk mendapatkan BPJS Kesehatan Gratis, akan tetapi tidak diterima pihak BPJS.

“Nah wargapun tanya alasannya kenapa kok tidak bisa, tetapi laporan warga belum direspon. Dan ini akan saya tindaklanjuti ke BPJS kesehatan,” akunya.

Sementara untuk permasalahan air bersih di Perumahan Griya Pertama Asri, dirinya akan sampaikan langsung ke pihak pengembang, agar pengelolahan air bersih Water Treatment Plant (WTP) untuk warga perumahan bisa lebih dioptimalkan.

“Agar warga sekitar bisa menikmati air yang layak, karena itu salah satu kewajiban dari pihak pengembang,” terangnya.

Selain infrastruktur, warga juga mempertanyakan perihal program PTKL, lantaran ada rumah mereka yang diberi tanda pihak pertanahan, sedangkan tanah itu memiliki segel, IMTN sampai sertifikat.

Ia pun menjelaskan jika itu program nasional yang dicanangkan kementerian, agar semua tanah masyarakat bisa direkam, bahkan ketika tanah tersebut tidak bermasalah bisa terbit sertifikat.

“Dan tujuannya agar data tanah yang ada di Balikpapan bisa direkam sesuai dengan titik koordinatnya, atau mungkin untuk membuat peta tanah diwilayah Balikpapan,” paparnya.

Tidak hanya itu, warga juga menyampaikan keluhan perihal perbaikan drainase, semenisasi jalan hingga Penerangan Jalan Utama (PJU).

Semua usulan yang disampaikan pun diminta untuk membuat proposal ke keluraha, agar usulan bisa di input ke dalam SIPD. (mys/ries).