DPRD dan BPH Migas Evaluasi Distribusi Biosolar di Balikpapan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com— Distribusi BBM subsidi jenis Biosolar di Kota Balikpapan menjadi perhatian sejumlah pihak menyusul adanya aspirasi dari sopir truk dan mahasiswa terkait penyaluran di lapangan. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kota Balikpapan menggelar audiensi bersama BPH Migas, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, perwakilan sopir truk, dan mahasiswa pada Rabu (6/5).

Dalam pertemuan itu, BPH Migas menyampaikan rencana evaluasi terhadap kuota penyaluran Biosolar di dua SPBU utama, yakni SPBU KM 13 dan SPBU KM 15, yang selama ini melayani distribusi selama 24 jam.

Selain evaluasi kuota, regulator juga meninjau usulan penambahan SPBU penyalur Biosolar di Balikpapan yang diajukan Pemerintah Kota dan kini masih dalam tahap administrasi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, mengatakan pihaknya mendukung langkah evaluasi bersama guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lebih efektif.

“Pertamina mendukung langkah evaluasi bersama para pemangku kepentingan agar penyaluran Biosolar semakin optimal dan tepat sasaran,” ujar Edi.

Di sisi lain, Pertamina mengaku telah melakukan penambahan distribusi Biosolar sejak 4 Mei 2026 guna mengantisipasi antrean dan menjaga kebutuhan sektor transportasi maupun logistik.

Untuk SPBU KM 13, distribusi ditingkatkan menjadi 64 kiloliter per hari atau sekitar 160 persen dari kuota harian. Sedangkan di SPBU KM 15, penyaluran mencapai 40 kiloliter per hari atau sekitar 162,5 persen dari kuota normal.

Meski demikian, penambahan distribusi disebut tetap harus memperhatikan ketentuan kuota subsidi yang telah ditetapkan pemerintah agar penyaluran hingga akhir tahun tetap terkendali.

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan. Pengawasan distribusi dinilai perlu dilakukan bersama oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Selain itu, penggunaan sistem QR Code Subsidi Tepat disebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pengendalian distribusi Biosolar bersubsidi di wilayah Balikpapan.(*).