Sujiati Dorong Bendungan Telaga Jadi Aset Pemkab PPU, Tak Ingin Terus Bergantung pada Pinjam Pakai

PPU, Metrokaltim.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, kembali menyoroti status kepemilikan Bendungan Telaga yang hingga kini masih berada di bawah penguasaan Pertamina. Ia menginginkan fasilitas tersebut dapat menjadi milik pemerintah daerah agar pengembangan dan pengelolaannya memiliki kepastian jangka panjang.

Menurut Sujiati, persoalan Bendungan Telaga bukan hanya berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia, tetapi juga menyangkut kepastian aset ketika pemerintah daerah hendak melakukan pembangunan maupun peningkatan kapasitas bendungan.

Ia mengatakan, selama ini pemanfaatan Bendungan Telaga masih menggunakan mekanisme pinjam pakai. Kondisi tersebut dinilai belum memberikan jaminan keamanan bagi pemerintah daerah apabila nantinya harus mengeluarkan anggaran besar untuk pengembangan fasilitas tersebut.

“Kalau Bendungan Telaga itu intinya masih punya Pertamina. Kita pinjam pakai, kan? Nah, kami menginginkan itu jangan pinjam pakai,” ungkap Sujiati, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai, pemerintah daerah perlu memperjuangkan kepemilikan atau pengalihan aset tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan dengan pembiayaan besar.

Sebab, apabila pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk memperbesar atau meningkatkan kapasitas bendungan, tetapi status kepemilikannya masih berada pada pihak lain, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kalau kita mau bangun, kita besarkan, kalau punya sendiri kan lebih aman. Tetapi kalau pinjam pakai, suatu saat nanti kita sudah bangun, sudah keluarkan biaya banyak, terus diambil sama yang punya, kan?” ujarnya.

Karena itu, Sujiati menegaskan bahwa kepastian status Bendungan Telaga harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, kepemilikan aset oleh daerah akan memberikan keleluasaan dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan sesuai kebutuhan masyarakat PPU.

“Paling pertama adalah solusinya bagaimana caranya Bendungan Telaga itu milik daerah, bukan kita pinjam pakai. Seperti itu,” tegasnya.

Ia berharap persoalan tersebut tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas. Pemerintah daerah perlu mengupayakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari jalan keluar mengenai status aset tersebut.

Dengan adanya kepastian kepemilikan, rencana pengembangan Bendungan Telaga diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, termasuk dalam menentukan besaran investasi dan tanggung jawab pengelolaannya.

Sujiati menilai, langkah tersebut penting agar anggaran pembangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Adv DPRD PPU ).