Tujuh Wilayah Usulan Pemekaran Desa di PPU Terancam Molor, Mahyudin Soroti Perubahan Status

PPU, Metrokaltim.com – Rencana pemekaran tujuh wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menghadapi persoalan. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menyoroti belum tersedianya anggaran untuk menyusun kajian perubahan status wilayah yang sebelumnya diarahkan menjadi kelurahan, padahal masyarakat mengusulkan pembentukan desa.

Menurut Mahyudin, persoalan tersebut bermula dari usulan tim pemekaran yang menginginkan sejumlah wilayah memperoleh status desa. Namun, dalam proses pembahasan, pemerintah daerah justru mengarahkan sebagian usulan menjadi kelurahan.

“Ada teman-teman tim pemekaran yang mengusulkan desa. Tetapi oleh pemerintah diusulkan menjadi kelurahan. Nah, itu yang kami tolak dalam pembahasan,” jelasnya, Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut sejumlah wilayah yang masuk dalam pembahasan pemekaran, di antaranya Kayu Api, Saloloang, Telake, Tunan, Girimukti, Giripurwa, dan Tanjung Tengah. Selain itu, terdapat dua wilayah di Kecamatan Waru yang juga masuk dalam pembahasan.

Mahyudin mengatakan, DPRD kemudian mendorong agar usulan tersebut dikembalikan sesuai aspirasi awal masyarakat, yakni pembentukan desa. Akan tetapi, perubahan status tersebut membutuhkan kajian baru karena dokumen sebelumnya telah disusun berdasarkan usulan kelurahan.

“Karena sudah berbentuk kajian, mereka tidak bisa begitu saja mengubahnya. Akhirnya disepakati bahwa perubahan kajian itu akan dianggarkan dalam anggaran perubahan,” ungkapnya.

Sayangnya, anggaran yang sebelumnya direncanakan sekitar Rp250 juta tersebut justru tidak tercantum ketika dilakukan pengecekan kembali.

“Awalnya masuk, tetapi tiba-tiba di akhir katanya hilang. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kalau memang pemerintah serius memekarkan desa, seharusnya kebutuhan kajian ini diperhatikan,” katanya.

Ia menilai, ketidakjelasan anggaran tersebut berpotensi menghambat aspirasi masyarakat yang telah lama memperjuangkan pembentukan desa.

Mahyudin berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait kelanjutan kajian tersebut. Menurutnya, jangan sampai perubahan administrasi justru membuat proses pemekaran semakin jauh dari target.

“Jangan sampai masyarakat sudah mengajukan pemekaran, sudah melalui pembahasan, tetapi akhirnya tidak ada kepastian karena kajiannya tidak dilanjutkan,” tutupnya. (Adv DPRD PPU ).