Cegah Keluhan Pelanggan, DPRD PPU Soroti Ketepatan Tagihan Jargas

PPU, Metrokaltim.com – Ketepatan tagihan menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf, dalam pengelolaan jaringan gas (jargas) bagi masyarakat. Ia meminta pengelola memastikan perhitungan pembayaran tidak terlepas dari jumlah pemakaian pelanggan yang sebenarnya.

Menurut Andi, masyarakat memiliki kewajiban membayar layanan jargas sesuai penggunaan. Namun, kewajiban tersebut harus didukung dengan sistem pencatatan yang jelas agar pelanggan mengetahui dasar perhitungan tagihan yang diterima.

“Ya, kalau bisa daripada pengelola Jargas itu betul-betul bagaimana mendata yang sebenar-benarnya sehingga pada saat masyarakat punya kewajiban untuk membayar, tidak ada komplain daripada masyarakat itu,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai, persoalan tagihan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pengelola melakukan pendataan. Apabila pencatatan pemakaian dilakukan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah memahami besaran kewajiban pembayaran setiap bulannya.

Karena itu, Andi meminta agar pengelola tidak hanya berorientasi pada proses penagihan, tetapi juga memastikan data penggunaan gas menjadi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi yang paling utama itu bagaimana betul-betul mendata setiap bulannya sesuai dengan pemakaian daripada masyarakat itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kesesuaian antara pemakaian dan pembayaran merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan. Masyarakat tentu menginginkan tagihan yang diterima mencerminkan penggunaan gas selama periode tertentu.

“Sehingga masyarakat itu merasa, ‘Oh ya, betul-betul sesuai dengan pemakaian saya dan kewajiban saya untuk membayar daripada Jargas tersebut’,” katanya.

Bagi Andi, kejelasan tersebut penting untuk menghindari munculnya kesalahpahaman dalam pelayanan. Sebab, ketika masyarakat mendapatkan informasi tagihan yang sesuai dengan pemakaian, proses pembayaran dapat berjalan lebih baik.

Ia berharap pengelola jargas memberikan perhatian terhadap aspek tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada pelanggan.

“Ya, sekali lagi saya sampaikan tadi,” tutupnya.

DPRD PPU pun menekankan pentingnya pengelolaan layanan yang mengedepankan ketepatan informasi, terutama dalam hal pencatatan dan perhitungan pembayaran pelanggan. (Adv DPRD PPU).