DPRD Desak Penataan Pelabuhan Semayang agar Koordinasi Instansi Harus Tegas

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Kemacetan parah di sekitar Pelabuhan Semayang Balikpapan tak hanya menghambat arus kendaraan, tetapi juga mencoreng citra Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi ini dinilai sebagai cerminan buruk tata kelola perkotaan yang lemah dalam koordinasi lintas instansi.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri, menilai kemacetan yang terus terjadi bukan semata soal teknis jalan, tetapi mencerminkan lemahnya manajemen dan absennya solusi konkret dari pemerintah daerah.

“Pelabuhan ini wajah kota. Tetapi fakta di di lapangan kondisinya cukup semrawut, macet dan sempit. Ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melainkan juga pemerintah daerah,” ucap Yusri saat dihubungi awak media, Selasa (21/10/2025).

Salah satu biang kemacetan adalah proyek drainase yang menyita badan jalan, diperparah oleh parkir liar yang tak terkendali. Akibatnya, jalur dua arah hanya bisa dilalui satu arah, menimbulkan antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.

DPRD mendorong pembentukan zona bebas parkir pada jam sibuk serta pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaturan lalu lintas pelabuhan.

“Harus ada tindakan nyata. Dinas Perhubungan (Dishub), Pelindo, Polsek Pelabuhan semua harus duduk bersama. Tak bisa lagi kerja sendiri-sendiri,” tegas ketua komisi III DPRD Balikpapan.

Politisi Golkar juga mengingatkan bahwa pelabuhan bukan sekadar fasilitas transportasi, tetapi juga simbol pelayanan publik untuk kota Balikpapan.

“Jika ingin Balikpapan tampil sebagai kota modern, maka tata kelola kawasan strategis seperti pelabuhan harus lebih ditata serius,” pungkasnya.

Kemacetan ini jadi alarm keras bagi semua pihak wajah kota bukan ditentukan oleh gedung tinggi, tetapi dari kesan pertama saat orang tiba. Dan Pelabuhan Semayang adalah tempat itu. (Adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa