DPRD Minta Evaluasi Serius LKPJ 2024, Fraksi PKB Desak Pemerintah Fokus pada Dampak Nyata 

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program pemerintah kota sepanjang tahun 2024.

Hal ini disampaikan dalam pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tahun anggaran 2024, Senin (21/4/2025).

Dalam sidang paripurna DPRD, Senin (tanggal disesuaikan), juru bicara fraksi, Taufik Qul Rahman, menyebutkan bahwa pembangunan kota dinilai belum berjalan optimal. Fraksi menilai masih banyak program yang belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami melihat perlu ada perbaikan mendasar, mulai dari kinerja perangkat daerah, penempatan ASN sesuai kompetensi, hingga penguatan sumber daya manusia,” kata Taufik, yang juga anggota Komisi II DPRD Balikpapan.

Fraksi juga meminta Pemkot tidak hanya fokus pada output program, tetapi harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan pembangunan memberikan manfaat langsung bagi warga kota.

Selain masalah efektivitas program, fraksi juga menyoroti tata kelola anggaran. Pemerintah kota diminta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali potensi lokal dan mengoptimalkan belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dalam bidang layanan publik, Fraksi Gabungan mendorong percepatan pembenahan pengelolaan pasar tradisional, pelayanan air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung, serta pelayanan kesehatan melalui RSUD dan Puskesmas. Pemerataan fasilitas pendidikan dan beasiswa juga menjadi sorotan.

“Pendidikan harus jadi prioritas, termasuk akses ke perguruan tinggi bagi warga kurang mampu,” tambah Taufik.

Dari sektor ekonomi, fraksi menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan pengembangan pasar rakyat di setiap kelurahan. Pemerintah kota juga diharapkan dapat membangun iklim investasi yang sehat serta memperbaiki tata kelola parkir dan pengawasan proyek multiyears.

Sebagai bentuk pengawasan yang lebih serius, Fraksi Gabungan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Pansus Perumda Tirta Manuntung. Tujuannya, untuk menelusuri permasalahan aset dan evaluasi kinerja BUMD air bersih.

Tak hanya itu, mereka juga meminta Pemkot segera menyusun database ekonomi masyarakat yang akurat, memperkuat pengawasan dana CSR perusahaan, serta mengembangkan potensi wisata baru di Balikpapan.

Taufik menambahkan, survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara rutin sebagai tolok ukur perbaikan layanan publik.

“Semua rekomendasi ini merupakan komitmen kami dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Penulis: Mys

Editor: Alfa