Fraksi PDI Perjuangan Minta Pengarusutamaan Gender Jadi Komitmen Bersama di Balikpapan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan meminta agar kebijakan pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat.

Hal itu disampaikan Muhammad Najib, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Hotel Grand Senyiur, Senin (27/10/2025).

Najib menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan yang telah memaparkan Nota Penjelasan atas Raperda tersebut. Ia menilai, kebijakan ini penting untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan.

“Raperda ini sangat dibutuhkan agar isu gender masuk dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan tidak lagi dianggap sekadar pelengkap,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender harus melibatkan semua pihak, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga non-struktural daerah.

Menurut Najib, kesetaraan gender tidak bisa tercapai bila hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Ia berharap seluruh institusi di Balikpapan berperan aktif menciptakan kebijakan dan lingkungan yang inklusif.

“Isu gender harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah kota. Semua pihak harus ikut terlibat,” tegasnya.

Fraksi juga menyoroti masih kurangnya fasilitas publik yang ramah gender di Balikpapan. Najib menyebut, banyak lingkungan pendidikan dan ruang publik yang belum menyediakan sarana seperti toilet khusus perempuan, ruang laktasi, maupun akses bagi penyandang disabilitas.

“Pemerintah harus memastikan fasilitas publik bisa diakses dengan nyaman oleh semua kelompok, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia,” imbuhnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan agar dalam Raperda tersebut diatur insentif dan sanksi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak menerapkan penganggaran responsif gender.

Najib menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan siap membahas Raperda Pengarusutamaan Gender secara intensif bersama Pemerintah Kota Balikpapan. Pihaknya berharap regulasi ini nantinya benar-benar proporsional, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin Raperda ini menjadi dasar kuat bagi terwujudnya kota yang inklusif, adil, dan berpihak pada semua warga tanpa diskriminasi,” pungkas Najib. (Adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa