Kalimantan Dinilai Potensial untuk PLTN, Akademisi Dorong Pemerintah Serius Garap Energi Nuklir
Energi Masa Depan Dimulai dari Kalimantan: Akademisi Dorong Pemerintah Serius Garap Pembangkit Nuklir. Foto: Istimewa
BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Sejumlah akademisi di Kalimantan Timur mendorong pemerintah agar segera merealisasikan penggunaan energi nuklir sebagai sumber listrik nasional. Mereka menilai, selain efisien dan rendah emisi, teknologi nuklir dapat menjadi solusi strategis menghadapi krisis energi dan keterbatasan bahan bakar fosil.
Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Dr. Andi Jumardi, mengatakan Kalimantan memiliki potensi besar dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kondisi geologis yang relatif aman dari gempa serta temuan cadangan uranium di Kalimantan Barat menjadi alasan utamanya.
“Kalau bicara soal ketahanan energi jangka panjang, pengembangan nuklir sangat penting. Kalimantan Barat bahkan punya cadangan uranium yang layak secara keekonomian,” ujar Andi dalam diskusi publik bertajuk “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo” di Balikpapan, Kamis (17/10).
Ia menambahkan, hasil penelitiannya terhadap small modular reactor menunjukkan bahwa teknologi nuklir kini lebih aman dan efisien untuk diterapkan di Indonesia.
Senada, ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai energi nuklir dapat menjadi solusi yang “manusiawi” bagi rakyat. Selain biaya listrik yang lebih murah, PLTN juga dinilai minim polusi karbon. Ia menyayangkan lambannya implementasi hasil riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang dinilai sudah cukup matang.
“Teknologi nuklir kita sudah siap. Tapi sayangnya belum naik panggung. Teman-teman di kampus bahkan menunggu sinyal politik soal ini,” katanya.
Purwadi juga mengutip pidato Presiden Soekarno tahun 1965 yang pernah membayangkan masa depan Indonesia berbasis energi nuklir. Ia berharap semangat tersebut bisa kembali dihidupkan melalui dukungan kebijakan pemerintah saat ini.
Namun, pakar kebijakan publik Unmul, Dr. Saipul, mengingatkan pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko dalam pengembangan PLTN. Meski biaya operasionalnya murah, risiko kebocoran uranium dan dampak lingkungan tetap perlu diantisipasi.
“Standar keamanan harus ketat. Tapi dengan kolaborasi antar lembaga dan kerja sama internasional, Indonesia bisa mengembangkan teknologi ini secara aman,” kata Saipul. Ia juga menekankan perlunya kajian keekonomian terhadap ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden terkait pembentukan Badan Pelaksana Program Pembangkit Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). (*/Ries).
118
