NasDem Desak Penataan Gudang dan Penguatan Kebijakan Gender di Balikpapan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan mendesak Pemerintah Kota untuk segera menata kembali keberadaan gudang serta memperkuat pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di daerah. Desakan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Hotel Grand Senyiur, Senin (27/10/2025).

Anggota Fraksi NasDem, Vera Yulianti yang membacakan pandangan umum fraksi menyebutkan, dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pembangunan kota yang lebih tertib dan berkeadilan.

Vera menjelaskan, tingginya kebutuhan gudang di Balikpapan sebagai kota industri dan perdagangan perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas. Penempatan gudang yang tidak teratur dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang dan dampak lingkungan.

“NasDem sejalan dengan pemerintah kota untuk segera menyusun aturan yang mengatur penempatan dan penggunaan gudang agar lebih tertata sesuai tata ruang yang telah ditetapkan,” ucapnya dalam paparannya.

Fraksi NasDem juga meminta agar Raperda tersebut mempedomani regulasi di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti perlunya transparansi dalam pengurusan Tanda Daftar Gudang (TDG), baik dari segi biaya maupun persyaratan.

“Pemerintah juga diminta lebih tegas dalam mengawasi izin pembangunan gudang agar sesuai dengan zonasi dan tidak mengganggu kawasan permukiman,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Fraksi NasDem menilai kebijakan ini menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan.

“Untuk mendukung Raperda ini dibutuhkan strategi konkret, seperti sosialisasi, edukasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak,” jelasnya.

Fraksi NasDem juga menekankan perlunya integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Selain itu, diperlukan anggaran yang responsif gender dan penguatan kelompok kerja (Pokja) Gender agar kebijakan tersebut berjalan efektif.

NasDem juga mendorong agar kebijakan pengarusutamaan gender disinkronkan dengan Perda Kota Layak Anak, sehingga kedua program tersebut saling mendukung dalam menciptakan lingkungan sosial yang ramah dan setara.

Di akhir pandangan umumnya, Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengawal arah pembangunan daerah.

“NasDem berkomitmen mendukung terwujudnya Balikpapan sebagai kota layak huni dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutup Vera. (Adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa