DPRD Balikpapan Soroti Minimnya Respons OPD terhadap Aspirasi Masyarakat

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Kurangnya integrasi antara program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hasil serap aspirasi masyarakat kembali menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Kali ini, sorotan tajam datang dari Komisi II DPRD yang menilai bahwa banyak usulan masyarakat, terutama dari kegiatan reses, forum diskusi, dan inspeksi lapangan, tak kunjung masuk dalam prioritas program kerja OPD terkait.

Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman, menyayangkan ketidaksinkronan itu, khususnya dalam konteks perencanaan program Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora). Menurutnya, masukan yang telah resmi dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) seharusnya menjadi dasar pertimbangan, bukan diabaikan begitu saja.

“Masukan dari masyarakat bukan sekadar catatan, tapi cerminan kebutuhan riil di lapangan. Sayangnya, OPD lebih memilih program versi internal tanpa pertimbangkan hasil serapan kami,” tegas Taufik kepada awak media, Selasa (14/10/2025).

Ia mencontohkan rendahnya dukungan terhadap promosi pariwisata lokal dan kurangnya perhatian terhadap fasilitas wisata yang sudah tidak layak pakai sebagai bukti lemahnya respons OPD.

“Untuk itu, kami mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membuka ruang komunikasi yang lebih aktif dan kolaboratif,” lanjutnya.

Ia menilai, perencanaan yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat berisiko menjadikan program pembangunan sekadar formalitas tahunan.

“Jangan sampai program hanya sekadar rutinitas birokrasi, tapi gagal menjawab permasalahan warga,” terang politisi PKB ini.

DPRD pun berharap ada evaluasi menyeluruh antar pihak, demi menciptakan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan tepat sasaran. (Adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa