Pemkot Balikpapan Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi
BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan laporan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim dan menjadi bagian penting dalam siklus pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. LKPD merupakan dokumen yang memuat realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu tahun anggaran.
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, penyampaian LKPD tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
“Penyampaian LKPD ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada publik. Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ucap Wawali Bagus saat ditemui awak media, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan, Pemkot Balikpapan siap mendukung penuh proses audit yang akan dilakukan oleh BPK. Dukungan tersebut meliputi penyediaan data, dokumen, serta informasi yang dibutuhkan agar pemeriksaan berjalan efektif dan tepat waktu.
Menurutnya, hasil audit BPK tidak hanya menjadi tolok ukur kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Pemkot Balikpapan pun menargetkan dapat kembali meraih opini terbaik atas laporan keuangan tahun ini.
“Harapan kami tentu mempertahankan capaian opini terbaik. Namun yang lebih penting, hasil pemeriksaan BPK menjadi masukan untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan,” katanya.
Kegiatan penyerahan LKPD turut dihadiri jajaran pemerintah daerah dan perwakilan BPK, serta dirangkaikan dengan seremoni simbolis dan sesi foto bersama.
Dengan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemkot Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
“Momentum ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mendorong tata kelola keuangan yang baik dan profesional,” tutupnya. (Adv Diskominfo Balikpapan)
Penulis: Ar
Editor: Alfa
166
