Panas! 6 Fraksi DPRD Kaltim Serbu Kebijakan Gubernur, Mendagri Turun Tangan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Kontroversi kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kian menjadi sorotan setelah mayoritas fraksi di DPRD Kaltim mendorong penggunaan hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud. Langkah ini dipicu oleh rencana alokasi dana sekitar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan dan fasilitas kerja yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.

Menanggapi situasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Dalam keterangannya di Balikpapan, Selasa (5/5), ia menyebut bahwa setiap rencana anggaran daerah telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum disahkan menjadi APBD.

Menurut Tito, mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bertujuan memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan sesuai aturan. Namun, ia juga mengakui bahwa dinamika politik di daerah merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dikelola dengan baik.

Pemerintah pusat, lanjutnya, terus mengikuti perkembangan sikap fraksi-fraksi DPRD terkait usulan penyelidikan tersebut. Meski demikian, ia menekankan bahwa hubungan harmonis antara pihak legislatif dan eksekutif daerah harus tetap dijaga demi kelancaran pemerintahan.

Selain itu, Tito mendorong penyelesaian polemik dilakukan melalui dialog dan komunikasi terbuka. Ia menilai pendekatan yang konstruktif akan mencegah konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas di daerah seperti Samarinda dan Balikpapan.

Dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara pengawasan politik dan stabilitas pemerintahan, pemerintah pusat berharap polemik ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Penulis: Ries

Editor: Alfa