Harga Pangan Jadi Sorotan, Inflasi Balikpapan Melandai tapi PPU Naik pada Agustus 2026
BALIKPAPAN, Metrokaltim.com — Pergerakan harga di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan arah berbeda sepanjang Agustus 2026. Balikpapan mencatat deflasi, sementara PPU justru mengalami peningkatan inflasi yang terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.
Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), Balikpapan mengalami deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan (mtm). Sebaliknya, PPU mencatat inflasi sebesar 0,52 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Balikpapan tercatat 3,79 persen, sedangkan PPU sebesar 3,68 persen. Kedua angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,19 persen, namun berada di bawah inflasi tahunan gabungan empat kota di Kalimantan Timur sebesar 3,83 persen.
Dari sisi inflasi tahun berjalan hingga Agustus 2026, Balikpapan mencatat 2,47 persen, sedangkan PPU mencapai 3,53 persen.
Perbedaan arah pergerakan harga tersebut salah satunya mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan komoditas pangan di masing-masing daerah.
Di Balikpapan, tekanan penurunan harga terutama berasal dari kelompok transportasi yang memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen. Penurunan tarif angkutan udara menjadi salah satu faktor utama, seiring turunnya harga avtur yang berlaku mulai 1 Agustus 2026.
Harga bahan bakar juga ikut memberikan tekanan penurunan. Harga Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp16.300 per liter dari sebelumnya Rp16.650 per liter.
Sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, kangkung, dan tomat juga mengalami penurunan harga. Kondisi tersebut didukung meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi serta bertambahnya produksi petani lokal di sekitar Balikpapan.
Namun, tekanan harga pangan masih terjadi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Balikpapan dengan andil 0,18 persen.
Kenaikan harga ikan layang menjadi salah satu faktor pendorong, seiring terbatasnya hasil tangkapan nelayan akibat gelombang laut tinggi dan berakhirnya periode ikan pelagis kecil pada triwulan III 2026.
Harga cabai rawit, jagung manis, dan ketimun turut meningkat karena pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi menurun akibat kondisi kemarau. Sementara itu, harga kacang panjang terdorong naik karena produksi petani lokal ikut terpengaruh cuaca kering.
Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten PPU. Inflasi bulanan sebesar 0,52 persen terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil mencapai 0,41 persen.
Daging ayam ras menjadi salah satu komoditas yang memberikan tekanan terbesar. Kenaikan harga terjadi akibat terbatasnya pasokan ayam beku dari Jawa maupun ayam segar dari PPU dan wilayah sekitarnya.
Harga ikan tongkol juga meningkat akibat berkurangnya hasil tangkapan nelayan karena gelombang laut yang tinggi. Sementara cabai rawit dan buncis terdampak penurunan pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi kemarau.
Selain pangan, kenaikan biaya operasional bengkel, termasuk harga suku cadang, bahan pendukung, dan pelumas, turut mendorong kenaikan tarif pemeliharaan dan servis kendaraan.
Di tengah tekanan tersebut, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan harga. Tomat, bawang merah, ikan layang, kelapa, dan bawang putih menjadi komoditas yang memberikan tekanan deflasi di PPU.
Peningkatan pasokan dari sentra produksi serta tingginya hasil tangkapan ikan layang menjadi faktor yang membantu meredam tekanan harga. Pasokan kelapa dari petani lokal dan meningkatnya pasokan bawang putih impor juga turut menjaga ketersediaan komoditas di pasar.
Perbedaan perkembangan harga di kedua daerah menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sejumlah langkah dilakukan untuk menjaga pasokan sekaligus mengantisipasi risiko kenaikan harga pada bulan-bulan berikutnya.
Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar terus digelar sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga. Hingga Agustus 2026, TPID Kota Balikpapan telah melaksanakan 87 kali GPM, termasuk tujuh kegiatan sepanjang Agustus.
Di PPU, kegiatan serupa telah dilakukan sebanyak 27 kali melalui GPM, pasar murah, dan operasi pasar, termasuk empat kegiatan selama Agustus.
Pengendalian juga dilakukan melalui operasi pasar LPG 3 kilogram, optimalisasi Kios GESIT dan Kios Penyeimbang, serta penguatan produksi pangan lokal.
Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui berbagai program, antara lain Tani Camp, Gerakan Tanam Cabai, dan pemanfaatan lahan pekarangan.
Dari sisi pasokan, kerja sama antardaerah (KAD) juga diperkuat. Balikpapan dan PPU menjalin kerja sama dengan Kabupaten Karo, sementara Balikpapan juga bekerja sama dengan Kabupaten Bulukumba untuk mendiversifikasi sekaligus mengamankan pasokan komoditas strategis, khususnya hortikultura.
Meski perkembangan harga Balikpapan relatif terkendali, risiko tekanan inflasi masih perlu diwaspadai. Puncak musim kemarau pada triwulan III 2026 berpotensi memengaruhi produksi pertanian.
Risiko tersebut semakin besar apabila dampak El Niño menguat, terutama terhadap daerah sentra produksi di Jawa yang menjadi salah satu sumber utama pasokan pangan strategis bagi Balikpapan, PPU, dan Paser.
Di sisi lain, peningkatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga berpotensi meningkatkan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan.
Karena itu, penguatan aspek 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.
KPwBI Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui TPID Balikpapan, PPU, dan Paser terus memperkuat koordinasi dan mitigasi risiko. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui rapat koordinasi inflasi mingguan, High Level Meeting (HLM) gabungan TPID pada 11 Agustus 2026, pemantauan harga dan pasokan, serta pengembangan sistem peringatan dini.
Penguatan neraca pangan dan pembaruan harga bahan pokok penting juga terus dilakukan sebagai bagian dari pemantauan kondisi pasar.
Ke depan, KPwBI Balikpapan menargetkan penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) secara konsisten dan terukur. Berbagai program tersebut diarahkan untuk menjaga inflasi daerah tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Pengendalian inflasi juga akan terus mengacu pada roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027 untuk wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser.(*).
107
