Lima Jabatan Kepala OPD PPU Belum Dilantik, Irawan Minta Bupati Segera Berikan Kepastian
PPU, Metrokaltim.com – Pengisian jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian DPRD. Pasalnya, sejumlah jabatan kepala OPD yang telah melalui tahapan asesmen dan seleksi terbuka masih menunggu proses pelantikan.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto, meminta agar pemerintah daerah segera memberikan kepastian terhadap pengisian jabatan tersebut. Menurutnya, kekosongan posisi pimpinan OPD berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam wawancara Jumat (6/11/2026), Irawan menegaskan bahwa percepatan pelantikan diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
“Ya, cepatlah, karena semakin cepat kan semakin bagus juga pelayanan, kepastian pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, proses seleksi yang telah dilaksanakan seharusnya dapat segera ditindaklanjuti dengan keputusan kepala daerah. Terlebih, jabatan pimpinan OPD memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Menurut Irawan, apabila tahapan open bidding atau seleksi terbuka telah selesai, pemerintah tinggal memastikan proses penetapan dan pelantikan berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau proses open bidding sudah dilaksanakan, tinggal proses pelantikan. Ya segera aja pelantikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, terlalu lamanya pengisian jabatan dapat berdampak terhadap pengambilan keputusan di masing-masing perangkat daerah. Terlebih, pimpinan OPD memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan program kerja, mengendalikan kegiatan, hingga memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.
“Kalau PD-nya tidak maksimal, kan, apalagi dia penggunaan anggaran,” katanya.
Irawan tidak ingin kekosongan jabatan justru membuat pelaksanaan program pemerintah menjadi kurang maksimal. Sebab, pelayanan publik membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara jelas.
Ia berharap Bupati PPU segera mengambil keputusan terhadap pejabat yang akan dilantik. Dengan demikian, setiap OPD dapat kembali bekerja dengan struktur kepemimpinan definitif dan memiliki kepastian dalam menjalankan program pembangunan.
Menurutnya, percepatan pengisian jabatan bukan semata-mata persoalan administrasi kepegawaian, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat di PPU. (Adv/ DPRD PPU ).
22
