Anggaran Rp14 Miliar untuk Pelabuhan Buluminung Dipertanyakan, DPRD Ungkap Rencana Tangki Timbun

PPU, Metrokaltim.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M. Noor, mempertanyakan tindak lanjut rencana pembangunan tangki timbun di kawasan Pelabuhan Buluminung yang sebelumnya pernah diperjuangkannya melalui alokasi anggaran sekitar Rp14 miliar.

Syahrudin mengungkapkan, anggaran tersebut awalnya diarahkan untuk pembangunan tangki timbun yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dalam perkembangannya, ia menyebut anggaran tersebut dialihkan untuk rencana revitalisasi pelabuhan.

“Dulu Rp14 miliar, saya mau bangun tangki timbun waktu itu supaya ada PAD kita. Dialihkan ke pelabuhan, katanya mau revitalisasi pelabuhan sini. Ya sudah, silakan,” ungkapnya, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, pembangunan tangki timbun memiliki potensi ekonomi karena dapat dimanfaatkan untuk aktivitas penyimpanan komoditas, termasuk crude palm oil (CPO) yang masuk melalui kawasan pelabuhan.

Syahrudin menjelaskan, keberadaan fasilitas tersebut dapat membuka peluang penerimaan daerah melalui pemanfaatan jasa penyimpanan maupun kegiatan pendukung pelabuhan.

“CPO ini masuk sini semua. Sewa lah ini, satu jamnya sekian, satu harinya sekian. Dapat duit kita,” katanya.

Ia menilai, fasilitas tangki timbun seharusnya menjadi salah satu infrastruktur produktif yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan bagi daerah.

Namun, ia mempertanyakan bagaimana kelanjutan anggaran yang sebelumnya telah diarahkan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

“Ke mana uangnya? Kamu tanya lagi itu,” ujarnya ketika membicarakan tindak lanjut anggaran tersebut.

Syahrudin meminta persoalan itu ditelusuri kepada Dinas Perhubungan agar terdapat kejelasan mengenai perubahan peruntukan anggaran dan pelaksanaan program revitalisasi pelabuhan.

Ia juga menyebut lokasi yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan tangki timbun berada di kawasan Pelabuhan Buluminung atau Benotaka.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perubahan rencana pembangunan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi PPU.

Ia berharap dinas terkait dapat menjelaskan status anggaran, lokasi pekerjaan, serta alasan belum terealisasinya rencana tangki timbun sebagaimana konsep awal yang pernah diperjuangkan. (Adv/ DPRD PPU).