DPRD PPU Ingatkan Pembangunan BLK Harus Disertai Kesiapan Tenaga Pengajar dan Biaya Operasional

PPU, Metrokaltim.com – Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai perlu disiapkan secara menyeluruh agar tidak berhenti pada pembangunan gedung semata.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M. Noor, mengatakan keberadaan BLK memang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Namun, pemerintah harus memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, tenaga pengajar, peralatan, dan biaya operasional sebelum memulai pembangunan.

Menurutnya, pembangunan fisik relatif dapat dilaksanakan apabila anggaran tersedia. Persoalan yang lebih kompleks justru terletak pada keberlanjutan pengelolaan fasilitas tersebut.

“BLK itu mudah untuk membangun fisik gedungnya. Tetapi manajemennya itu kan tidak segampang yang kita bayangkan,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).

Syahrudin mempertanyakan kesiapan tenaga pengajar apabila BLK dibangun dalam waktu dekat. Ia mencontohkan kondisi pendidikan di PPU yang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik.

“Sekarang saja SD, SMP kekurangan guru. Apalagi mau bangun BLK, siapa yang mau mengajar di situ? Gurunya dari mana?” katanya.

Selain tenaga pengajar, ia menilai pemerintah juga harus memastikan ketersediaan peralatan praktik sesuai bidang pelatihan yang akan dibuka.

“Uang operasionalnya dari mana? Kemudian tenaga teknisnya, nanti juga untuk peralatan untuk latihan, mana?” ujarnya.

Menurut Syahrudin, fasilitas pelatihan yang tidak memiliki dukungan operasional berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, gedung yang telah dibangun dapat terbengkalai apabila tidak disertai perencanaan pengelolaan yang jelas.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar pembangunan fisik tanpa memikirkan kebutuhan jangka panjang.

Syahrudin juga menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan kebutuhan gedung perkantoran OPD yang masih menyewa sebelum menambah proyek pembangunan lainnya.

“Kalau hanya membangun gedungnya saja, bisa, tahun ini bisa. Tetapi operasionalnya, kemudian tenaga teknisnya, itu masih jangka panjang,” jelasnya.

Ia berharap rencana pembangunan BLK disusun melalui kajian kebutuhan tenaga kerja dan kemampuan pemerintah dalam mengelola fasilitas tersebut.

Dengan perencanaan yang matang, BLK diharapkan benar-benar dapat menjadi sarana peningkatan keterampilan dan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan. (Adv/ DPRD PPU).