DPRD PPU Dorong Regulasi Khusus untuk Beri Kepastian Penghargaan bagi Pejuang Pemekaran

PPU, Metrokaltim.com – Penghargaan terhadap para pejuang pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai perlu diperkuat melalui kebijakan yang memiliki landasan hukum. Hal ini agar perhatian pemerintah daerah terhadap para tokoh yang berjasa dalam pembentukan kabupaten tidak hanya bergantung pada pergantian kepemimpinan.

Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menyampaikan perlunya regulasi yang dapat mengikat sekaligus memberikan kepastian mengenai bentuk perhatian kepada para pejuang pemekaran.

Menurutnya, aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, terutama bagian hukum, untuk menentukan mekanisme dan bentuk aturan yang memungkinkan diterapkan.

“Harapan mereka ada semacam regulasi yang mengikat, yang menguatkan mereka. Jadi bukan hanya sekadar penghargaan yang diberikan sesekali, tetapi ada dasar yang bisa menjadi pegangan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Jamaluddin mengatakan, DPRD pada prinsipnya mendukung adanya kebijakan tersebut. Namun, penyusunannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ia menyebut, terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat ditempuh, mulai dari penyusunan peraturan daerah baru hingga melakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah berlaku.

“Nanti kita dudukkan bersama dengan pemerintah, khususnya dari hukum. Bagaimana kita bisa menciptakan, apakah membuat yang baru atau dari aturan yang sudah ada itu dilakukan evaluasi, perubahan dan sebagainya,” jelasnya.

Menurutnya, apabila regulasi yang ada masih memungkinkan untuk diperkuat, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penambahan sejumlah pasal yang secara khusus mengatur bentuk penghargaan kepada para pejuang pemekaran.

“Tinggal kita tambah mungkin beberapa pasal yang kita sesuaikan. Selama tidak bertentangan tentunya dengan aturan-aturan yang di atasnya,” tegasnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya perlakuan khusus terhadap keluarga para pejuang pemekaran dalam kondisi atau kegiatan tertentu. Namun, bentuk konkretnya masih perlu dibahas lebih lanjut.

“Misalnya bagi keluarga tim sukses atau para pejuang ini ada perlakuan khusus, diberikan pada saat hal-hal tertentu. Itu setidaknya menjadi harapan mereka,” tambahnya.

Jamaluddin berharap aspirasi tersebut dapat masuk dalam pembahasan kebijakan pemerintah daerah. Dengan begitu, penghormatan terhadap jasa pembentukan Kabupaten PPU memiliki dasar yang lebih jelas dan berkelanjutan. (Adv/ DPRD PPU).