Rencana Pembiayaan SMI untuk DBH Kurang Salur Masih Dibahas, Raup Muin Tekankan Kepastian Regulasi

PPU, Metrokaltim.com – Rencana pemanfaatan pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dikaitkan dengan penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan setiap rencana pembiayaan pemerintah harus memiliki landasan regulasi yang jelas sebelum direalisasikan.

Raup mengatakan informasi mengenai rencana tersebut belum dapat dipastikan karena masih berada dalam tahap pembicaraan. Ia meminta agar pemerintah terlebih dahulu memastikan mekanisme dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.

“Yang rencana pinjam pakai SMI itu masih dalam pembahasan, masih bicara konon katanya, tapi secara regulasi belum ada yang bisa,” ujar Raup, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, setiap kebijakan yang menggunakan skema pembiayaan pemerintah harus melewati proses analisis secara menyeluruh. Hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Raup menilai regulasi bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian penting untuk mengendalikan pelaksanaan program agar tidak menimbulkan penyimpangan.

“Dalam setiap produk pemerintah, itu sudah dianalisis sedemikian rupa, dibuatkan regulasi agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran atau hal-hal lain yang tidak betul-betul untuk kepentingan masyarakat pasti direduksi,” katanya.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memiliki mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, keputusan terkait pembiayaan daerah berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan pemerintah.

Raup juga mengingatkan agar rencana tersebut tidak hanya dilihat sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran, tetapi harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pembiayaan.

DPRD, lanjutnya, perlu memperoleh kejelasan mengenai skema yang akan digunakan sebelum memberikan penilaian lebih jauh terhadap rencana tersebut.

Ia berharap proses pembahasan dilakukan secara cermat agar kebijakan yang nantinya diambil tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, kepastian regulasi dan mekanisme penggunaan pembiayaan menjadi hal utama yang harus diselesaikan sebelum rencana pemanfaatan SMI dapat ditindaklanjuti. (Adv/ DPRD PPU).