BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyerukan perlunya pendekatan kreatif dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul kekhawatiran atas kemungkinan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat membebani masyarakat.

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda APBD Perubahan 2025 dan penetapan RPJMD 2025-2029, Alwi menegaskan pentingnya pemerintah mencari alternatif pendanaan tanpa mengorbankan rakyat kecil.

“Kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kondisi warga. Kita harus cerdas menggali potensi PAD tanpa menyulitkan masyarakat,” ucap Alwi, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya, perusahaan besar mungkin bisa diberi kebijakan fiskal yang berbeda, tapi untuk warga, harus ada perlindungan. 

“Jangan sampai Balikpapan jadi seperti Pati kedua karena kebijakan pajak yang membebani rakyat,” tambahnya.

Sejumlah fraksi DPRD juga menyoroti perlunya optimalisasi penerimaan daerah. Fraksi PDI Perjuangan menuntut BPPDRD agar menutup celah kebocoran PAD dan menggali potensi retribusi secara lebih efisien. Fraksi PKB juga menekankan pentingnya penataan aset sebagai salah satu sumber PAD yang belum tergarap optimal.

Sementara itu, isu lain seperti perbaikan Pelabuhan Speed Kampung Baru, penanggulangan banjir, dan penanganan aset di luar kota juga menjadi perhatian DPRD.

Defisit akibat keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat juga menjadi catatan serius. Dari Rp340 miliar yang diusulkan, baru Rp99 miliar yang diterima.

“Ini bukan soal defisit semata, tapi soal strategi pengelolaan anggaran jangka panjang. DPRD akan mengkaji ini secara menyeluruh,” ujar Alwi.

Penulis: Mys

Editor: Alfa

128

Leave a Reply

Your email address will not be published.