DPRD PPU Sebut Tapal Batas Desa Hampir 90 Persen Selesai, Peta Wilayah Perlu Dituntaskan

PPU, Metrokaltim.com – Penyelesaian tapal batas desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) disebut telah menunjukkan perkembangan positif. Komisi I DPRD PPU memperkirakan sebagian besar persoalan batas wilayah telah menemukan kejelasan, sehingga proses pemekaran desa dan kecamatan diharapkan dapat segera memasuki tahapan berikutnya.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan masyarakat memberikan respons positif terhadap rencana pemekaran wilayah. Ia menyebutkan penyelesaian tapal batas menjadi salah satu perkembangan yang cukup menggembirakan dalam proses tersebut.

“Kalau dari masyarakat sih antusias dengan pemekaran desa ya, tapal batasnya juga mereka sudah kayaknya sudah 90 persen clear deh kayak masalah tapal batas desa itu dan kelurahan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, penyelesaian batas wilayah masih perlu diikuti dengan kelengkapan administrasi. Dalam pembahasan tersebut, persoalan anggaran pembuatan peta wilayah turut disinggung sebagai salah satu pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Rahman mengakui terdapat beberapa wilayah yang telah memiliki kejelasan mengenai batas administrasinya. Salah satunya kawasan Tanjung Batasan atau Sesumpu yang menjadi bagian dari pembahasan dalam wawancara tersebut.

“Oh iya, kalau luang Pejalan itu. Daerah Tanjung Batasan itu. Itu kan tapal batasnya sudah clear juga mereka ya?” tuturnya.

Menurutnya, kejelasan batas wilayah diharapkan dapat mengurangi potensi persoalan ketika pemekaran dilanjutkan. Namun, apabila masih ditemukan kendala, komunikasi dengan instansi terkait harus segera dilakukan.

“Insyaallah nggak ada. Kalaupun ada masalah nanti kita tindak cepat lah, maksudnya komunikasi dengan pemerintah, Dinas DPMD, dengan pemerintah daerah kita ini,” katanya.

Rahman juga menegaskan bahwa Komisi I DPRD tetap memberikan perhatian terhadap percepatan pemekaran desa dan kecamatan. Pihaknya berharap regulasi yang dibutuhkan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Kita berharapnya sih di akhir tahun ini sudah muncul Perbupnya untuk pemekaran desa dan kecamatan,” ujarnya.

Dengan perkembangan penyelesaian tapal batas tersebut, DPRD berharap tahapan administrasi lainnya dapat segera dituntaskan. Termasuk kebutuhan pemetaan wilayah agar batas yang telah disepakati dapat dituangkan dalam dokumen resmi.

Penyelesaian seluruh tahapan tersebut menjadi penting agar rencana pemekaran tidak kembali tertunda dan dapat dilanjutkan sesuai target yang telah diharapkan. (Adv/ DPRD PPU).