Ishaq Soroti Desain Dermaga Kampung Nelayan, Ingatkan Risiko Kapal Berbenturan dengan Tiang Jembatan
FOTO: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq, mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan aspek teknis pembangunan dermaga dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.
PPU, Metrokaltim.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq, mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan aspek teknis pembangunan dermaga dalam program Kampung Nelayan Merah Putih. Ia menilai desain jembatan tambat yang menjorok ke laut berpotensi menimbulkan persoalan bagi kapal nelayan ketika menghadapi ombak dan perubahan pasang surut.
Menurut Ishaq, kapal yang bersandar secara menyamping di sisi jembatan berisiko mengalami benturan dengan tiang penyangga ketika kondisi air bergerak.
“Sekarang buat jembatan, jembatan tambat yang menjorok ke laut. Kapal akan tetap sandar menyamping,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi perairan yang tidak selalu tenang dapat memengaruhi posisi kapal. Apabila kapal terus bergerak mengikuti gelombang, badan kapal berpotensi berbenturan dengan konstruksi dermaga.
“Ketika ombak, air pasang, kan ombaknya juga bergerak. Kan akan berbenturan badan kapal dengan tiang-tiang jembatan,” katanya.
Ishaq mengingatkan bahwa risiko tersebut mungkin tidak langsung terlihat pada awal pemanfaatan. Namun, benturan yang terjadi berulang kali dapat menyebabkan kerusakan pada kapal maupun fasilitas dermaga.
“Awal-awalnya sih masih aman, nanti lama-lama hancur juga,” tegasnya.
Karena itu, ia kembali mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kawasan Sungai Tunan sebagai alternatif lokasi pembangunan. Menurutnya, kondisi kawasan tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk mendukung aktivitas tambat kapal nelayan.
“Kenapa enggak dibangun di kawasan Sungai Tunan? Jembatan bisa awet, kapal nelayan juga tidak mudah terbentur dengan bodi jembatan,” jelasnya.
Ishaq berharap perencanaan pembangunan tidak hanya memperhatikan bentuk fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik perairan, keselamatan kapal, dan biaya pemeliharaan dalam jangka panjang. (Adv DPRD PPU ).
50
