Keluhan Kader Sosial Balikpapan, DPRD Balikpapan Desak Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Para kader sosial di Kota Balikpapan kembali menyuarakan harapan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Hal ini mencuat dalam kegiatan reses Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim beberapa waktu lalu. 

Dalam pertemuan tersebut, ratusan kader sosial hadir bersama perwakilan dua dinas terkait, yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). 

Mereka menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari rendahnya insentif hingga kurangnya fasilitas penunjang kegiatan.

“Kader sosial ini adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Tetapi banyak dari mereka yang bekerja secara sukarela tanpa penghargaan layak,” ucap Iim saat ditemui awak media, Rabu (29/10/2025).

Dirinya menilai sudah saatnya pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan kader yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan sosial di tingkat kelurahan.

Menurut Iim, kerja kader bukan hanya membantu di Posyandu, tetapi juga menjalankan enam fungsi penting, termasuk pelayanan kesehatan dasar dan pendataan masyarakat.

“Karena itu, kami mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian insentif, tetapi juga menyediakan pelatihan dan sertifikasi agar kader memiliki keahlian yang diakui secara profesional,” jelasnya.

Sementara itu, pihak DP3AKB menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah menyiapkan skema insentif bagi para kader sosial. Namun, program tersebut masih menunggu pembenahan data dan perbaikan sarana Posyandu di beberapa wilayah.

“Masih ada Posyandu yang menumpang di rumah warga, sehingga pemerintah masih fokus untuk membenahi dulu kelembagaannya sebelum insentif disalurkan,” terangnya.

Dari sisi Dinas Sosial, disampaikan pula tentang program Sekolah Rakyat, yaitu beasiswa pendidikan penuh bagi warga kurang mampu dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi. Namun, Iim menilai sosialisasi program itu masih minim.

“Banyak warga yang salah paham, mengira Sekolah Rakyat itu sekolah seperti dulu. Padahal ini program beasiswa,” paparnya.

Melalui kegiatan seperti ini, Iim berharap seluruh masukan dari kader sosial dapat menjadi dasar bagi Pemkot Balikpapan dalam memperkuat kebijakan sosial.

“Kami ingin kesejahteraan kader meningkat seiring membaiknya pelayanan sosial di masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa