Kapolri dan Menkomdigi Perkuat Kolaborasi, Penipuan Online hingga Judi Digital Jadi Sasaran

JAKARTA, Metrokaltim.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan ruang digital, mulai dari penanganan penipuan daring, judi online, penyebaran hoaks, hingga berbagai bentuk kejahatan digital yang meresahkan masyarakat.

Kapolri menegaskan, pesatnya perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat serta langkah penanganan kejahatan yang cepat dan tepat. Menurutnya, sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman.

“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Suyudi.

Ia menjelaskan, sejumlah kejahatan digital, seperti penipuan daring, judi online, dan love scam atau penipuan berkedok hubungan asmara, menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama. Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks juga perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga.

Suyudi berharap, kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026 dapat semakin meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan digital nasional.

“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Menkomdigi Meutya Viada Hafid menilai kolaborasi dengan Polri sangat penting untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan digital yang dilaporkan masyarakat. Permasalahan tersebut mencakup jual beli data, penipuan daring, scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, hingga penyebaran hoaks.

Menurut Meutya, luasnya cakupan persoalan tersebut membuat penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan satu kementerian. Diperlukan kerja sama lintas lembaga yang menggabungkan upaya pencegahan dengan penegakan hukum.

“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.

Meutya juga mengapresiasi upaya Polri dalam mengungkap jaringan judi online yang beroperasi di dalam negeri maupun memiliki keterkaitan lintas negara. Ia berharap, penguatan kerja sama tersebut dapat menekan praktik perjudian daring sekaligus menjawab keresahan masyarakat akibat maraknya penipuan online.

Tak hanya berfokus pada kejahatan digital, pertemuan tersebut turut membahas perlindungan infrastruktur telekomunikasi. Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu layanan internet serta berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pencurian perangkat infrastruktur telekomunikasi, termasuk perangkat Base Transceiver Station (BTS), yang berpotensi menyebabkan gangguan layanan komunikasi.

Melalui penguatan sinergi ini, Polri dan Komdigi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum, sekaligus memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan digital.

Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya merespons keresahan publik melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, demi mewujudkan ruang digital Indonesia yang lebih aman, sehat, dan terpercaya. (*/ Ries).