Kejar PAD dan Tekan Kebocoran Pajak, Pemkot Balikpapan Uji BANANTARA
FOTO: masyarakat saat memindai kode QRIS menggunakan ponsel di meja kasir kafe dan restoran .
BALIKPAPAN, Metrokaltim.com — Pemerintah Kota Balikpapan mulai memperkuat pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi transaksi ekonomi. Salah satunya dengan menguji penerapan inovasi BANANTARA yang dirancang untuk mengintegrasikan transaksi masyarakat dengan sistem pencatatan pendapatan daerah.
Langkah ini menjadi strategi Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan akibat transaksi yang masih dilakukan secara manual.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan digitalisasi tidak hanya bertujuan memudahkan masyarakat melakukan pembayaran, tetapi juga memastikan setiap transaksi yang memiliki komponen pajak dapat terpantau secara transparan.
“Konsepnya adalah bagaimana seluruh rangkaian pendapatan daerah bisa terintegrasi. Jadi transaksi yang terjadi dapat langsung diketahui dan bagian pajaknya dapat masuk melalui sistem,” ujar Irfan, Selasa (17/11/2026).
Implementasi BANANTARA mulai diuji melalui kegiatan FunTAXtic Music Sunset yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026 di Kawasan Olahraga Terpadu Balikpapan. Kegiatan yang menghadirkan grup musik Kahitna tersebut diperkirakan menarik sekitar 4.000 penonton.
Dalam kegiatan itu, pembelian tiket dilakukan secara digital. Sistem pembayaran dirancang agar nilai transaksi dan komponen pajaknya dapat dipisahkan sehingga penerimaan pemerintah lebih mudah dipantau.
Digitalisasi juga menyasar sektor perparkiran. Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan menyiapkan pembayaran nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan sistem yang membedakan kendaraan roda dua dan roda empat.
Selain QRIS, pemerintah juga menyiapkan parking gate atau gerbang parkir otomatis. Melalui sistem ini, transaksi parkir diharapkan tercatat melalui perbankan dan masuk ke rekening kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
Untuk mendukung penerapan parkir elektronik, Pemkot Balikpapan menyiapkan tiga aset daerah, yakni Gedung Kesenian, Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, serta Stadion Batakan.
Ketiga lokasi tersebut dipilih karena kerap menjadi pusat kegiatan olahraga, hiburan, dan aktivitas masyarakat sehingga memiliki potensi penerimaan parkir.
Kepala Dishub Balikpapan, M Fadli Pathurrahman, menyebut pembayaran elektronik diharapkan dapat menekan potensi pungutan liar serta mengurangi praktik parkir tidak resmi.
Di sisi lain, BPPDRD juga memperluas layanan perpajakan berbasis digital. Masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan secara daring, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pelaporan pajak daerah, BPHTB, hingga pengajuan keberatan.
Penguatan sistem tersebut turut didukung Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Melalui BANANTARA, Pemkot berharap pengawasan penerimaan tidak lagi bergantung pada laporan dan setoran manual setelah transaksi berlangsung. Setiap transaksi diharapkan dapat tercatat, terpantau, dan terhubung dengan penerimaan daerah sehingga transparansi serta optimalisasi PAD Balikpapan semakin meningkat.( Adv Diskominfo Balikpapan).
Penulis: Rie
Editor: Alfa
100
