Komisi I DPRD PPU Kawal Pemekaran Desa, Perbup Ditargetkan Terbit Akhir Tahun

PPU, Metrokaltim.com – Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong pemerintah daerah mempercepat proses pemekaran desa dan kecamatan. Penerbitan peraturan bupati (Perbup) menjadi salah satu tahapan yang diharapkan dapat dituntaskan pada akhir 2026 agar proses pembentukan desa persiapan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan pemekaran wilayah merupakan salah satu agenda yang terus menjadi perhatian pihaknya. Karena itu, DPRD berharap pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian berbagai tahapan administrasi dan regulasi yang masih diperlukan.

“Kalau kita selalu memberikan atensi ke pemerintah daerah untuk melakukan percepatan, ya kita akan selalu berupaya, karena itu menjadi tugasnya Komisi I. Itu menjadi atensi khusus terkait pemekaran desa dan kecamatan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Rahman mengungkapkan, terdapat 10 desa persiapan yang telah masuk dalam pembahasan terkait penyusunan Perbup. Meski demikian, ia menyebutkan masih terdapat pekerjaan rumah lain yang perlu diselesaikan, termasuk untuk wilayah kecamatan lainnya.

“Iya, masih ada, masih banyak sebenarnya PR-PR-nya. Tapi kita berharap tahun ini sudah terbit Perbupnya, jadi untuk tahun depan sudah bisa ada desa persiapan,” jelasnya.

Menurutnya, kepastian regulasi menjadi penting agar proses pemekaran tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan. Dengan terbitnya Perbup, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai ketentuan.

“Kita berharapnya sih di akhir tahun ini sudah muncul Perbupnya untuk pemekaran desa dan kecamatan,” tegasnya.

Selain percepatan regulasi, Rahman menyebutkan bahwa respons masyarakat terhadap rencana pemekaran desa cukup positif. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat serta perkembangan penyelesaian tapal batas wilayah.

“Kalau dari masyarakat sih antusias dengan pemekaran desa ya,” katanya.

Ia memperkirakan persoalan tapal batas desa dan kelurahan telah mencapai sekitar 90 persen penyelesaian.

“Tapal batasnya juga mereka sudah kayaknya sudah 90 persen clear deh, kayak masalah tapal batas desa itu dan kelurahan,” tambahnya.

Rahman berharap seluruh tahapan yang masih tertunda dapat segera diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Kalaupun ada masalah nanti kita tindak cepat lah, maksudnya komunikasi dengan Dinas DPMD, dengan pemerintah daerah kita ini,” pungkasnya. (Adv/ DPRD PPU .