Pemekaran Desa di PPU Belum Tuntas hingga Tahun Ketiga, Mahyudin Pertanyakan Komitmen Pemerintah

PPU, Metrokaltim.com – Proses pemekaran desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menilai belum adanya kepastian penyelesaian tahapan pemekaran menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, persoalan pemekaran desa sebenarnya telah berlangsung sejak periode DPRD sebelumnya. Namun, hingga memasuki tahun ketiga periode saat ini, proses tersebut belum juga menunjukkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah juga di Komisi I. Sebelum-sebelumnya, pada periode sebelumnya sudah berapa tahun berjalan, tetapi pemekaran desa itu tidak selesai. Lanjut ke kita ini masuk tahun ketiga juga belum selesai,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Menurut Mahyudin, DPRD sebelumnya telah mendorong penyusunan peta jalan atau road map agar seluruh tahapan pemekaran memiliki arah dan jadwal yang jelas.

“Yang tadi kita susun road map-nya bagaimana, timeline-nya bagaimana. Sampai di muaranya ini, perkiraan kami sudah selesai pemekaran desa ini,” katanya.

Namun, kenyataan di lapangan belum sesuai dengan harapan. Salah satu kendala yang muncul adalah belum jelasnya kelanjutan kajian perubahan status wilayah dari kelurahan menjadi desa.

Mahyudin menyebut, kajian tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui anggaran perubahan sehingga tahapan berikutnya bisa berjalan pada 2027.

“Ternyata kajian perubahan untuk desa yang sekaligus mau kita ajukan di 2027 ini tidak ada anggarannya. Nah, itu artinya bisa mundur lagi,” jelasnya.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh terus berulang karena masyarakat membutuhkan kepastian terhadap usulan yang telah diperjuangkan.

“Kalau dari awal kita sudah membuat perencanaan, seharusnya pemerintah konsisten menjalankan tahapan itu. Jangan sampai setiap tahun kita membicarakan hal yang sama, tetapi penyelesaiannya tidak jelas,” tegasnya.

Karena itu, Mahyudin meminta pemerintah daerah menyampaikan perkembangan pemekaran secara terbuka, termasuk kendala administratif dan tahapan yang masih harus diselesaikan.

“Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah. Jangan hanya menyusun rencana, tetapi harus ada tindak lanjut dan kepastian kapan pemekaran ini bisa selesai,” pungkasnya. (Adv DPRD PPU).