Pemkot Balikpapan Perkuat Program Hunian Layak, 250 Rumah Diusulkan Diperbaiki pada 2027
FOTO: Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud saat menyapa warga Balikpapan.
BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Pada tahun 2027, pemerintah kota Balikpapan mengusulkan perbaikan sekitar 250 unit rumah, meningkat dibandingkan target 100 unit rumah pada tahun 2026.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Upaya ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, untuk menempati hunian yang aman dan sehat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, penyediaan rumah layak huni memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga. Menurutnya, rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan dan menyiapkan masa depan yang jauh lebih baik lagi.
“Rumah bukan hanya tempat untuk tinggal. Di dalam rumah ada keluarga, ada harapan, ada tempat untuk beristirahat, berkarya dan membesarkan anak-anak,” ujar Rahmad, Jumat (13/11).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian terhadap kebutuhan perumahan masyarakat. Pemkot Balikpapan, lanjutnya, siap mengambil bagian dalam menyukseskan program nasional tersebut melalui penguatan kebijakan perumahan di tingkat daerah.
Komitmen Pemkot Balikpapan itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Balikpapan 2025–2029. Penyediaan hunian layak menjadi salah satu prioritas pembangunan, termasuk peningkatan kualitas permukiman yang masih membutuhkan penanganan.
Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), pemerintah kota Balikpapan memperhatikan sejumlah indikator dalam menentukan kelayakan hunian. Di antaranya kecukupan luas bangunan, ketersediaan air minum, sanitasi yang layak, serta kondisi konstruksi tanah dan bangunan yang aman dan kokoh.
Penanganan RTLH tidak hanya menyasar kepada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Permukiman di luar kawasan kumuh juga menjadi perhatian apabila kondisi bangunan rumah masih belum memenuhi standar kelayakan.
Sementara itu, pemerintah pusat menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah secara nasional melalui Program Bedah Rumah. Penyediaan rumah subsidi juga menjadi salah satu skema untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau.
Pemkot Balikpapan berharap peningkatan target perbaikan pada tahun 2027 dapat mempercepat pengurangan jumlah RTLH. Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar program berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv Diskominfo Balikpapan).
Penulis: Rie
Editor: Alfa
51
