Kapolda Kaltim Ingatkan Ancaman Isu Global dan Nasional terhadap Stabilitas Daerah

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah meningkatnya dinamika global dan nasional. Hal ini mengemuka dalam apel pagi yang digelar di Lapangan Mapolda Kaltim, Senin (13/04/26), yang diikuti jajaran personel dan aparatur sipil negara.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro dan dihadiri Wakapolda Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, Irwasda Kombes Pol Aloysius Suprijadi, serta para pejabat utama.

Dalam kesempatan itu, Kapolda menekankan bahwa perkembangan situasi internasional yang tidak menentu berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi dalam negeri, khususnya pada sektor ekonomi, pangan, dan energi. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain faktor global, isu-isu nasional seperti kebijakan bahan bakar minyak (BBM), reformasi institusi Polri, hak asasi manusia, hingga korupsi juga menjadi perhatian. Menurutnya, jika tidak dikelola secara tepat, berbagai isu tersebut berpotensi memicu gangguan keamanan serta menurunkan kepercayaan publik.

Di tingkat daerah, Polda Kaltim juga mencermati sejumlah persoalan, mulai dari kelangkaan BBM, sengketa lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga isu lingkungan. Selain itu, rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di Kantor Gubernur dan DPRD Kaltim turut menjadi fokus pengamanan.

Sebagai wilayah penyangga IKN, Kalimantan Timur dinilai memiliki posisi strategis sehingga stabilitas keamanan harus tetap terjaga. Upaya antisipasi dilakukan melalui penguatan pengawasan, termasuk di ruang digital.

Kapolda menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan patroli siber, melakukan kontra narasi terhadap hoaks, serta mengantisipasi penyalahgunaan teknologi seperti deepfake. Di sisi lain, pengawasan distribusi BBM juga diperketat guna mencegah praktik penimbunan dan kepanikan masyarakat.

Pendekatan berbasis kepercayaan atau humanis ditekankan dalam penanganan aksi unjuk rasa. Selain itu, penguatan deteksi dini melalui fungsi intelijen dan kesiapan operasi kontinjensi menjadi bagian dari strategi pengamanan.

Di internal organisasi, seluruh personel diingatkan untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Kapolda menegaskan bahwa kinerja Polri diukur dari kemampuan menjaga stabilitas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan kepercayaan publik.