DPRD PPU Dorong Desa Miliki Perdes untuk Maksimalkan Pendapatan Asli Desa

PPU, Metrokaltim.com – Belum meratanya kepemilikan peraturan desa (Perdes) menjadi perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes), meskipun masing-masing wilayah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan pemerintah desa perlu lebih aktif mengusulkan pembentukan regulasi agar pengelolaan pendapatan memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, DPRD terbuka untuk menerima aspirasi maupun pengajuan dari pemerintah desa terkait kebutuhan pembentukan Perdes.

“Desa ini kan menjadi atensi sebenarnya untuk pemerintahan desa. Kami berharap pemerintah desa itu secara kolektif kolegial bersurat ke pemerintah daerah boleh, ke DPRD juga boleh terkait pengusulan Perdes-Perdes di desa, untuk mengatur PAD mereka sendiri,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Ia mengungkapkan, sebagian besar desa di PPU masih belum memiliki regulasi yang memadai untuk mengatur sumber pendapatan. Akibatnya, pemerintah desa kerap mengalami kebingungan ketika ingin mengelola maupun menarik pendapatan dari potensi yang tersedia di wilayahnya.

“Kendala teman-teman desa itu kan mau narik PAD, karena Perdesnya nggak ada. Nah, coba kita berharap pemerintah desa itu secara kolektif bersurat ke kami untuk mencari solusi bersama terkait aturan-aturan desa itu,” jelasnya.

Rahman menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian karena potensi ekonomi desa di PPU cukup beragam. Sektor pariwisata, galian C, hingga berbagai objek lain dinilai dapat menjadi sumber pemasukan apabila dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Potensi desa itu kan sebenarnya luar biasa banyak. Dari wisatanya juga banyak, dari mungkin pendapatan-pendapatan yang lain boleh juga diambil,” katanya.

Ia menegaskan, pengaturan PADes harus menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kemampuan desa mengembangkan sumber pendapatannya sendiri.

“Yang jelas, yang menjadi atensi khusus itu PAD, pendapatan desanya. Itu perlu diatur karena desa-desa yang ada di PPU ini punya potensi. Baik pariwisatanya atau mungkin galian C-nya atau mungkin ada objek-objek lain yang bisa menghasilkan PAD untuk desa,” tegasnya.

Rahman berharap pemerintah desa tidak hanya menunggu arahan, tetapi mengambil inisiatif mengajukan kebutuhan regulasi kepada pemerintah daerah maupun DPRD.

Menurutnya, melalui komunikasi dan pembahasan bersama, kendala pembentukan Perdes dapat dicarikan solusi sehingga potensi ekonomi desa tidak terus dibiarkan tanpa pengelolaan yang jelas. (Adv/ DPRD PPU).