Potensi Wisata hingga Galian C Belum Tergarap Maksimal, DPRD PPU Soroti Regulasi PADes

PPU, Metrokaltim.com – Potensi ekonomi yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Salah satu persoalan yang disoroti Komisi I DPRD PPU adalah belum tersedianya peraturan desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menyebutkan bahwa sejumlah desa sebenarnya mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan dari berbagai sektor. Namun, keterbatasan regulasi membuat pemerintah desa kesulitan mengoptimalkan potensi tersebut.

“Potensi desa itu kan sebenarnya luar biasa banyak. Dari wisatanya juga banyak, dari mungkin pendapatan-pendapatan yang lain boleh juga diambil,” ungkap Rahman, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, pengembangan potensi desa tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberadaan sumber daya alam maupun objek wisata. Pemerintah desa juga harus memiliki aturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber pendapatan tersebut.

Ia menyayangkan masih banyak desa yang belum mempunyai Perdes, padahal regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan PADes.

“Sebagian besar desa itu belum. Makanya mereka kebingungan untuk menarik PAD-nya itu,” ujarnya.

Rahman menjelaskan, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan DPRD. Ia meminta pemerintah desa secara bersama-sama menyampaikan usulan pembentukan regulasi agar dapat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya.

“Kami berharap pemerintah desa itu secara kolektif kolegial bersurat ke pemerintah daerah boleh, ke DPRD juga boleh terkait pengusulan Perdes-Perdes di desa,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pengaturan pendapatan desa tidak hanya terbatas pada satu sektor. Potensi pariwisata, aktivitas galian C, maupun objek ekonomi lainnya dapat menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi.

“Yang jelas, yang menjadi atensi khusus itu PAD, pendapatan desanya. Itu perlu diatur,” tegasnya.

Selain itu, Rahman menyebutkan bahwa sebagian desa telah mendatangi DPRD untuk membahas kebutuhan pembentukan Perdes. Namun, upaya tersebut perlu diperluas agar desa-desa lainnya juga mendapatkan kepastian mengenai regulasi pengelolaan pendapatan.

“Sudah ada sebagian desa-desa menghadap ke kami terkait regulasi pembentukan Perdes,” jelasnya.

DPRD berharap pemerintah desa dapat segera mengidentifikasi potensi pendapatan yang dimiliki masing-masing wilayah. Dengan adanya regulasi yang jelas, potensi tersebut diharapkan dapat dikelola secara terarah dan menjadi sumber penguatan keuangan desa. (Adv/ DPRD PPU).