Raup Muin: Pengakuan Tim Sukses PPU Jangan Sampai Bertentangan dengan Aturan

PPU, Metrokaltim.com – Keinginan Tim Sukses Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mendapatkan pengakuan melalui produk hukum daerah belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. DPRD PPU masih mengkaji kemungkinan bentuk regulasi yang dapat digunakan agar aspirasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan pembentukan peraturan daerah (Perda) tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan historis atau penghargaan terhadap perjuangan masyarakat. Setiap aturan yang dibuat harus memiliki dasar hukum dan ruang pengaturan yang jelas.

“Persoalannya kan tidak sesederhana itu. Jangan sampai kita karena melihat perjuangannya, kegigihannya dari awal sehingga kabupaten ini terbentuk, tetapi di satu sisi kita memaksakan membuat sebuah aturan tapi tidak tersesuaikan dengan aturan di atasnya,” kata Raup, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan bersama Tim Sukses belum sampai pada keputusan mengenai bentuk kebijakan yang akan digunakan. DPRD masih mempertimbangkan apakah pengakuan tersebut lebih tepat diakomodasi melalui Perda atau keputusan bupati.

“Baru usulan, keinginan untuk dijadikan apa, membuat satu format bentuknya apakah peraturan daerah atau keputusan bupati,” jelasnya.

Menurut Raup, persoalan yang harus diperjelas adalah kedudukan Tim Sukses dalam sistem kelembagaan daerah. Sebab, kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda karena terbentuk dari perjuangan masyarakat untuk melahirkan Kabupaten PPU.

“Tim sukses ini kan sebuah lembaga atau organisasi yang sama dengan organisasi yang lain. Dia punya badan hukum, terus, tapi kan dia lebih kepada perjuangannya,” ujarnya.

DPRD juga mempertimbangkan kemungkinan adanya daerah lain yang memiliki kebijakan serupa. Studi perbandingan diperlukan untuk mengetahui apakah pengakuan terhadap kelompok pejuang pemekaran pernah diatur melalui regulasi khusus.

“Nah, itu dia juga salah satunya. Persoalannya apakah di daerah lain ada seperti ini? Makanya kita hati-hati juga untuk menjadikan satu Perda,” katanya.

Raup menegaskan, pembahasan tidak hanya membutuhkan pertimbangan legislatif dan pemerintah daerah, tetapi juga masukan dari pihak yang memahami aspek hukum serta kondisi sosial politik.

“Nanti kalau dianalisis, sebelum analisis hukum maupun nanti bagaimana sosial politiknya, nanti kan minta masukan dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Ia berharap setiap keputusan yang diambil nantinya tidak menimbulkan persoalan hukum baru, sehingga pengakuan terhadap perjuangan pembentukan PPU dapat diwujudkan melalui mekanisme yang tepat. (Adv/ DPRD PPU ).