DPRD PPU Siapkan Pemantauan Powerpro, Raup Muin: Kami Akan Berikan Support kepada Atlet

PPU, Metrokaltim.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Powerpro guna melihat langsung kesiapan atlet serta jalannya kompetisi. Kehadiran anggota legislatif juga menjadi bentuk dukungan terhadap kontingen daerah yang ditargetkan mampu meraih prestasi terbaik.

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan agenda untuk menghadiri pembukaan kegiatan bersama sejumlah anggota DPRD yang memiliki keterlibatan dalam cabang olahraga.

“Oh, iya. Tunggu nanti di pembukaan, terus kawan-kawan sudah menyiapkan, karena di kawan-kawan juga ada ketua cabor, kan? Sehingga nanti kita sama-sama ke sana untuk melihat,” kata Raup, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut kehadiran DPRD tidak hanya untuk menyaksikan pertandingan, tetapi juga memberikan semangat kepada atlet yang membawa nama Kabupaten PPU.

“Kita berikan support-lah, semangat, dengan apa? Ya, semoga sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

Raup bahkan menyampaikan harapan agar PPU mampu meraih posisi juara umum dalam kompetisi tersebut.

“Kami berharap PPU juara satu. Juara umum,” tegasnya.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti keluhan terkait kebutuhan teknis penyelenggaraan, termasuk tidak adanya peruntukan khusus untuk training center dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Raup menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari mekanisme perencanaan dan komunikasi antara pihak terkait. Sebab, pembahasan anggaran telah dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan yang disampaikan pemerintah.

“Ini kan mekanismenya saja. Teknik-tekniknya, mungkin ada komunikasi awal yang kurang atau bagaimana,” ungkapnya.

Ia menegaskan DPRD memiliki batas kewenangan dalam mengawasi penggunaan anggaran. Pelaksanaan teknis dan pembelanjaan tetap menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk.

“Kalau kita ikut campur di dalamnya, maka itu, saya mulai dari norma dan ketentuannya juga dilanggar. Secara teknis angka itu yang membelanjakan kan tim teknis,” jelasnya.

Raup menambahkan, evaluasi dapat dilakukan setelah kegiatan selesai melalui mekanisme pertanggungjawaban dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

“Sudah kita berikan, pada saat dia juga sudah laksanakan dan itu adalah nanti mekanisme pertanggungjawabannya kan ada BPK, ada pemerintah yang mengaudit,” pungkasnya. (Adv/ DPRD PPU).