Mahyudin Minta Persoalan Batas Wilayah Tak Hambat Pemekaran Desa di PPU
FOTO: Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin.
PPU, Metrokaltim.com – Persoalan batas wilayah yang masih menjadi pembahasan antardesa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan tidak menghambat proses pemekaran desa. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, meminta penyelesaian batas wilayah tetap berjalan beriringan dengan tahapan administrasi pemekaran.
Menurutnya, sejumlah batas wilayah sebenarnya telah melalui kesepakatan antarpihak. Namun, masih terdapat gejolak di lapangan yang membutuhkan pembahasan lanjutan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Batas ini kan sudah ditetapkan oleh antardesa atau kelurahan. Ketika mereka menandatangani, artinya sudah sepakat. Kalau memang masih ada gejolak, itu bisa disepakati ulang,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Mahyudin menegaskan, adanya persoalan batas tidak seharusnya langsung menggugurkan seluruh proses pemekaran yang telah berjalan. Sebab, perubahan pada satu wilayah berpotensi memengaruhi batas wilayah lainnya.
“Bukan berarti harus menggugurkan ketika ada konflik. Artinya, mereka ini sudah bersepakat. Kita jalankan dulu prosesnya, sambil di belakang dilakukan pembahasan kalau memang ada yang harus diubah,” katanya.
Ia menjelaskan, proses penegasan batas wilayah juga melibatkan instansi terkait, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Biro Hukum. Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu terus dilakukan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menghentikan tahapan lain.
Mahyudin mencontohkan, batas wilayah yang saling bersinggungan dapat menimbulkan efek berantai ketika satu titik mengalami perubahan.
“Kalau satu berubah, desa atau kecamatan yang mau dimekarkan juga bisa berubah. Akan ditarik semua kembali. Karena batas itu seperti puzzle, satu wilayah bersinggungan dengan wilayah lainnya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan persoalan antara Nipa-Nipa dan Lawe-Lawe yang juga berkaitan dengan batas wilayah Nenang.
“Ketika ada permasalahan satu yang beririsan, nah dia akan merubah yang lain juga. Itu sebabnya kita minta prosesnya sama-sama berjalan,” tambahnya.
Mahyudin berharap seluruh pihak tetap mengedepankan kesepakatan dan koordinasi agar persoalan batas tidak terus menjadi penghambat pemekaran desa di PPU. (Adv DPRD PPU).
67
