Desk Investasi Berpusat di Balikpapan, Realisasi Investasi Kaltim Dikawal Lebih Cepat
FOTO: Ruangan Informasi Kantor DPMPTSP dan Pelaku UMKM Sedang mencari informasi pendaftaran NIB.
BALIKPAPAN, metrokaltim.com — Balikpapan mendapat peran strategis dalam pengawalan investasi di Kalimantan Timur. Melalui Desk Investasi yang ditempatkan di kota ini, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian hambatan perizinan dan persoalan teknis yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus mendorong realisasi investasi di daerah.
Keberadaan Desk Investasi menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai kendala yang berpotensi menghambat kegiatan usaha dapat ditangani lebih cepat.
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, mengatakan kehadiran Desk Investasi merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Hal tersebut disampaikannya saat peninjauan Desk Investasi Provinsi Kalimantan Timur di Kantor DPMPTSP Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).
“Pemerintah Kota Balikpapan menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud komitmen kuat pemerintah pusat dalam bersinergi dengan daerah untuk memajukan dunia usaha dan mempercepat realisasi investasi,” kata Sudirman.
Menurutnya, posisi Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi modal penting dalam menarik investasi. Terlebih, aktivitas pembangunan IKN turut membuka peluang pengembangan sektor industri, jasa, perdagangan, dan logistik.
Dari sisi capaian, realisasi investasi Balikpapan sepanjang 2025 mencapai Rp27,25 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp3,47 triliun.
Sementara hingga triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat Rp15,56 triliun atau sekitar 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp20,68 triliun.
“Capaian tersebut tentu bukan alasan bagi kita untuk berpuas diri, melainkan menjadi modal kuat untuk melangkah lebih jauh,” ujarnya.
Aktivitas usaha juga tercermin dari penerbitan 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru selama triwulan III 2026. Pemkot Balikpapan terus mendorong penyederhanaan perizinan melalui DPMPTSP serta pendampingan legalitas bagi pelaku usaha.
Pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya juga didorong untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas usaha. Pengurusannya kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem Online Single Submission (OSS) secara daring dan tidak dipungut biaya. Pelaku usaha cukup menyiapkan data identitas serta informasi mengenai usaha yang dijalankan.
Bagi pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran secara digital, pendampingan menjadi salah satu kemudahan yang dapat dimanfaatkan. Melalui edukasi dan tutorial pengurusan NIB, pelaku usaha dapat dibantu memahami tahapan pengisian data hingga dokumen diterbitkan. Dengan begitu, mereka tidak harus bergantung pada jasa perantara untuk memperoleh legalitas usaha.
Kepemilikan NIB juga membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk mengakses program pembinaan pemerintah, fasilitas pembiayaan, hingga kemitraan dan pemasaran digital sesuai ketentuan. Legalitas tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, serta mendorong UMKM agar naik kelas.
Selain kemudahan perizinan, pemerintah juga menyiapkan peluang investasi melalui pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi di Kariangau dan Balikpapan Utara. Penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas turut menjadi prioritas untuk mendukung peran Balikpapan sebagai pusat industri dan jasa penyangga IKN.
Sudirman berharap Desk Investasi mampu memastikan persoalan yang dihadapi investor tidak berlarut-larut.
“Komitmen kami memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan, khususnya dalam mendorong sektor hilirisasi dan industri bernilai tambah,” katanya.
Ia menegaskan, investasi yang berkualitas harus memberikan dampak nyata, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv Dislkominfo Balikpapan)
Penulis: Ries
Editor:Alfa
37
