Batas Nipa-Nipa dan Lawe-Lawe Masih Bergejolak, Mahyudin Ingatkan Dampaknya ke Wilayah Lain
FOTO: Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin.
PPU, Metrokaltim.com – Persoalan batas wilayah antara sejumlah desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menyisakan gejolak. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, mengingatkan bahwa perubahan batas pada satu wilayah dapat berdampak terhadap wilayah lain yang saling bersinggungan, sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan secara cermat.
Ia mencontohkan persoalan batas antara Nipa-Nipa dan Lawe-Lawe yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Nenang. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari satu titik karena terdapat hubungan batas dengan kawasan lain.
“Nipa-Nipa ketika ada konflik dengan Lawe-Lawe, batasnya bersinggungan dengan Lawe-Lawe. Lawe-Lawe juga bersinggungan dengan wilayah lainnya, termasuk Nenang,” jelas Mahyudin, Senin (9/11/2026).
Ia mengibaratkan penataan batas wilayah seperti menyusun puzzle. Ketika satu bagian mengalami perubahan, bagian lain yang terhubung juga berpotensi harus disesuaikan.
“Batas itu seperti puzzle. Ketika ada permasalahan satu yang beririsan, dia akan merubah yang lain. Kalau satu berubah, desa atau kecamatan yang mau dimekarkan juga bisa ikut berubah,” katanya.
Mahyudin mengakui, hingga saat ini gejolak terkait batas wilayah masih ditemukan di lapangan. Meski demikian, ia berharap persoalan tersebut tidak menghentikan keseluruhan proses pemekaran desa.
“Kalau gejolak masih ada, iya, masih ada. Artinya, sambil berjalan juga dilakukan pembahasan. Sama-sama jalan saja seperti yang sudah kita sepakati kemarin,” ungkapnya.
Menurutnya, proses penegasan batas tetap dapat dilanjutkan melalui koordinasi dengan BIG dan Biro Hukum. Apabila terdapat bagian yang memang perlu diperbaiki, penyesuaian dapat dilakukan melalui mekanisme yang disepakati.
“Kalau memang harus ada yang diubah, silakan dibahas. Tetapi bukan berarti semuanya harus dihentikan karena ada satu persoalan,” tegasnya.
Mahyudin menilai, kepastian batas wilayah merupakan bagian penting dalam pembentukan desa baru. Karena itu, seluruh pemerintah desa dan kelurahan perlu menjaga komunikasi agar perbedaan di lapangan tidak berkembang menjadi hambatan administratif.
Ia berharap penyelesaian persoalan batas dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan pemekaran lainnya, sehingga aspirasi masyarakat tetap memiliki kepastian untuk ditindaklanjuti. (Adv DPRD PPU).
65
