Pertamina dan BPH Migas Tinjau SPBU di Balikpapan, Usulkan Penambahan Dua Titik Penyaluran Biosolar

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com — PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Balikpapan.

Upaya tersebut dilakukan melalui peninjauan langsung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada Jumat hingga Sabtu (13–14/11/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan kelancaran pelayanan serta penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Peninjauan dilakukan di SPBU Batakan dengan nomor 64.761.18 pada hari pertama, kemudian dilanjutkan ke SPBU Kilometer 13 dengan nomor 64.761.19 pada hari kedua. Selain memantau pelayanan kepada konsumen, rombongan juga mengevaluasi operasional dan pengawasan distribusi BBM.

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, mengapresiasi dedikasi para Perwira Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, khususnya di tengah berbagai tantangan kondisi global.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Pelayanan kendaraan roda dua di SPBU Batakan sudah berjalan normal, sementara penerapan layanan self-service membantu mengurangi beban operator dan dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Perbaikan ini perlu terus dijaga melalui pemantauan stok dan kesiapan operasional secara berkelanjutan,” ujar Fathul.

Saat meninjau SPBU Kilometer 13, Fathul juga memberikan perhatian terhadap pelayanan Biosolar bagi kendaraan angkutan, khususnya kendaraan roda enam yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Pengaturan pelayanan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM.

Bahkan, BPH Migas merekomendasikan penambahan dua SPBU yang melayani Biosolar di Balikpapan. Penambahan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat dan mempercepat pelayanan kepada konsumen.

“Penambahan titik pelayanan diharapkan dapat mempercepat masyarakat memperoleh Biosolar untuk mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari,” ungkapnya.

Selain mendorong penambahan fasilitas pelayanan, BPH Migas turut mengapresiasi langkah pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak terkait dalam memperkuat pengawasan pembelian Biosolar.

Salah satunya melalui pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan penerima BBM bersubsidi. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan sekaligus menjaga hak masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltimut II Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Hasanuddin Ritonga, menyampaikan bahwa penyaluran BBM dan kegiatan operasional di sejumlah SPBU yang ditinjau berlangsung lancar dan normal.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban pelayanan di lapangan.

“Alhamdulillah, penyaluran BBM dan kegiatan operasional berjalan lancar dan normal berkat dukungan pemerintah daerah serta masyarakat. Kami terus memperkuat koordinasi dan sosialisasi agar kelancaran pelayanan dapat dipertahankan,” jelas Hasanuddin.

Dalam evaluasi bersama tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga memaparkan sejumlah langkah peningkatan kapasitas pelayanan SPBU di Balikpapan.

Salah satunya melalui penambahan nozzle di 20 SPBU, dari sebelumnya 50 menjadi 86 nozzle. Selain itu, perpanjangan jam operasional diterapkan di 31 SPBU, termasuk 19 SPBU yang kini melayani masyarakat selama 24 jam.

Tidak hanya itu, Pertamina juga menyiapkan sejumlah rencana penguatan layanan berikutnya. Di antaranya mengusulkan enam SPBU untuk menyalurkan Pertalite, menambah fasilitas pengisian Pertalite khusus kendaraan roda dua di satu SPBU, melakukan penyesuaian jam operasional di tiga SPBU, serta menambah nozzle di 13 SPBU.

Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus mengurai konsentrasi antrean di sejumlah SPBU.

Di sisi lain, pengawasan terhadap penyaluran BBM juga terus diperketat. Hingga 12 November 2026, Pertamina telah menindaklanjuti 111 temuan terkait penyaluran BBM.

Tindak lanjut tersebut terdiri atas 61 tindakan perbaikan, 29 peringatan, serta 21 peringatan dan sanksi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengelola SPBU serta memastikan pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang konsisten.

Menurutnya, Pertamina memanfaatkan data transaksi digital serta pemeriksaan langsung di lapangan bersama pihak terkait untuk menelusuri indikasi penyalahgunaan BBM.

“Kami ingin masyarakat memperoleh BBM dengan lebih mudah, sekaligus memastikan penyalurannya sesuai peruntukan. Karena itu, peningkatan layanan kami jalankan bersama pengawasan yang konsisten, dan setiap pelanggaran yang telah terverifikasi kami tindak lanjuti secara tegas sesuai ketentuan,” tegas Edi.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengajak masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan mematuhi ketentuan pembelian yang berlaku.

Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait pelayanan dan penyaluran BBM melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang beroperasi selama 24 jam. (*/Ries).

23

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *