Alarm BMKG untuk Kalimantan: Ratusan Gempa Tercatat, Risiko Kian Nyata

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Selama ini Kalimantan kerap dianggap sebagai wilayah yang relatif aman dari ancaman gempa bumi tektonik. Namun, temuan terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa anggapan tersebut perlu ditinjau ulang.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmid, mengungkapkan bahwa daratan Kalimantan memiliki potensi gempa tektonik dengan kekuatan maksimum mencapai magnitudo 6,9 hingga 7,0. Potensi ini berasal dari aktivitas sesar lokal yang tersebar di berbagai wilayah.

Stasiun Geofisika Balikpapan sebagai satu-satunya pusat pemantauan seismik di Pulau Kalimantan mencatat bahwa pergerakan sesar sepanjang 100 hingga 110 kilometer dapat memicu gempa merusak apabila terjadi secara bersamaan.

Data BMKG menunjukkan tren peningkatan aktivitas gempa dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada periode 1915 hingga 1998 tercatat 25 kejadian gempa lokal, angka tersebut sempat menurun pada awal 2000-an. Namun, sejak 2021, frekuensi gempa mengalami lonjakan signifikan.

Tercatat sebanyak 26 gempa terjadi pada 2021 dan meningkat menjadi 41 gempa pada 2022. Lonjakan tajam terjadi pada 2023 dengan 94 kejadian, kemudian mencapai puncaknya pada 2024 dan 2025 masing-masing sebanyak 238 dan 240 gempa. Hingga pertengahan 2026, sudah tercatat 55 gempa lokal.

Rasmid menjelaskan bahwa peningkatan ini berkaitan dengan fase pelepasan energi batuan setelah sebelumnya mengalami akumulasi tekanan tektonik dalam waktu lama. Tekanan dari berbagai arah, termasuk barat, timur, dan selatan, menyebabkan batuan tidak lagi mampu menahan energi tersebut sehingga dilepaskan dalam bentuk gempa.

Selain itu, BMKG juga telah mengidentifikasi sejumlah sumber gempa baru yang sebelumnya belum terpetakan. Sebaran sesar aktif tersebut banyak ditemukan di wilayah pesisir timur hingga utara Kalimantan, termasuk Sesar Sangkulirang, Mangkaliat, Tarakan, Maratua, Tanjung Selor, dan Krayan.

Di tengah peningkatan aktivitas seismik ini, upaya mitigasi dinilai masih belum optimal. Menurut Rasmid, langkah yang dilakukan pemerintah daerah sejauh ini masih terbatas pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, belum menyentuh pembangunan infrastruktur mitigasi secara menyeluruh.

Padahal, kesiapsiagaan dinilai penting untuk mengurangi risiko dampak bencana. BMKG mendorong pemerintah daerah untuk segera melengkapi sarana peringatan dini, seperti pemasangan sirene tsunami, penentuan jalur evakuasi, serta penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Selain itu, penerapan standar bangunan tahan gempa juga menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Rasmid menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap Kalimantan bebas dari ancaman gempa. Dengan meningkatnya aktivitas seismik, kesadaran terhadap potensi risiko menjadi kunci dalam upaya perlindungan jangka panjang.

“Persepsi bahwa Kalimantan aman dari gempa perlu diluruskan. Dengan kondisi saat ini, masyarakat harus mulai memahami potensi yang ada dan bersiap menghadapinya,” ujarnya.

Penulis: Ries

Editor: Alfa