Anggaran Kajian Perubahan Kelurahan Jadi Desa Hilang, Mahyudin Pertanyakan Keseriusan Pemkab PPU
FOTO: Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin.
PPU, Metrokaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rencana pemekaran desa. Pasalnya, anggaran untuk kajian perubahan status kelurahan menjadi desa yang sebelumnya telah disepakati justru disebut tidak lagi tercantum dalam anggaran perubahan.
Mahyudin mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD setelah pihaknya melakukan konfirmasi terkait tindak lanjut pembahasan pemekaran bersama pemerintah daerah. Sebelumnya, kebutuhan anggaran kajian perubahan status tersebut telah dibicarakan dengan nilai sekitar Rp250 juta.
“Awalnya itu sudah masuk. Kemarin kami sudah menyampaikan perubahan kajian dari kelurahan menjadi desa, dan di BKAD juga sudah ada pembicaraan. Bahkan sudah diiyakan dengan nilai Rp250 juta,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali, anggaran yang sebelumnya direncanakan tersebut justru tidak ditemukan. Kondisi itu membuat DPRD mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan tahapan pemekaran.
“Pada saat ini saya konfirmasi, ternyata tidak ada anggaran kajian perubahan antara kelurahan yang ada kajiannya itu menjadi kajian perubahan kelurahan ke desa. Makanya saya pikir keseriusan pemerintah agak kurang,” tegasnya.
Menurutnya, kajian tersebut menjadi kebutuhan penting karena usulan awal masyarakat adalah pembentukan desa, bukan kelurahan. Perubahan usulan oleh pemerintah daerah menyebabkan dokumen kajian sebelumnya perlu disesuaikan kembali.
Mahyudin menilai, apabila anggaran tersebut tidak segera dikembalikan, proses pemekaran berpotensi kembali tertunda. Padahal, DPRD berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai perencanaan.
“Kalau anggaran itu dihilangkan, padahal kemarin sudah diiyakan, tentu ini menjadi persoalan. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan proses pemekaran ini,” katanya.
Ia meminta BKAD dan DPMD memberikan penjelasan mengenai penyebab hilangnya alokasi anggaran tersebut. DPRD ingin memastikan apakah kajian masih dapat dilaksanakan atau justru kembali tertunda.
“Ini yang perlu dikonfirmasi lagi. Jangan sampai masyarakat sudah menunggu prosesnya, tetapi anggaran untuk menyelesaikan kajiannya justru tidak tersedia,” pungkasnya. (Adv/ DPRD PPU).
58
