Hariyono Minta Pemanfaatan Void Tambang untuk Air Bersih PPU Dikaji Ulang

PPU, Metrokaltim.com – Rencana pemanfaatan lubang bekas tambang atau void sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat perhatian dari DPRD. Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Hariyono, meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengambil kebijakan sebelum memastikan kelayakan sumber air tersebut.

Menurut Hariyono, pemanfaatan void pascatambang memiliki risiko yang harus diperhitungkan secara matang. Terlebih, kondisi air pada kawasan bekas pertambangan tidak bisa disamakan dengan sumber air alami lainnya.

“Kalau untuk pascatambang itu harus ada pertimbangan. Kita tahu bahwa pascatambang itu pasti ada persoalan tingkat keasaman air yang perlu diperhatikan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, pemerintah perlu melibatkan instansi teknis untuk melakukan pemeriksaan sebelum air tersebut dipertimbangkan sebagai sumber air bagi masyarakat.

“Kalau memang mau digunakan, harus ada analisa. Ada laboratorium, harus dibuktikan bahwa air itu memang layak untuk dipakai atau digunakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Hariyono juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengambil sampel air untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan dan lingkungan di kemudian hari.

Menurutnya, kebutuhan air bersih memang menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Namun, keterbatasan pasokan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspek keamanan kualitas air.

“Pemerintah harus lebih selektif memilih tempat untuk penyediaan air baku yang nantinya bisa didistribusikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah alternatif sumber air yang dapat dipertimbangkan, mulai dari embung yang masih memiliki cadangan air hingga sumur bor di sejumlah wilayah.

Hariyono menilai pemerintah perlu membandingkan seluruh alternatif tersebut, termasuk dari sisi biaya pembangunan, pengolahan, dan distribusi.

“Jangan sampai kita mengambil sumber air yang masih harus dipertanyakan kelayakannya, sementara ada alternatif lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (Adv/ DPRD PPU).