Anggota DPRD Balikpapan, Halili Tekan Pemkot Balikpapan Selesaikan Masalah Banjir Secara Serius

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Upaya pengendalian banjir di Balikpapan kembali menjadi sorotan, menyusul lambannya proses pembebasan lahan yang dinilai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur penanggulangan banjir.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menekankan pentingnya percepatan pembebasan lahan di kawasan Sungai Ampal, khususnya dari Pasar Segar hingga Jembatan Damai, sebagai titik krusial yang sering terdampak saat musim hujan.

“Tanpa kejelasan status lahan, normalisasi dan pelebaran sungai tidak bisa dijalankan. Ini menyulitkan penanganan banjir yang semakin mendesak setiap turun hujan,” ucap Halili saat diwawancarai, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan, sedimentasi yang terjadi di wilayah Sungai Ampal dan Waduk Wonorejo memperparah kondisi, karena tidak ada pengangkatan sedimen sejak infrastruktur dibangun. Hal tersebut dinilai menghambat kelancaran aliran air dan meningkatkan risiko banjir.

Lebih jauh, Halili mengkritik lemahnya pengawasan dalam pemberian izin pembangunan di daerah rawan banjir. Ia menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Balikpapan perlu lebih cermat sebelum mengeluarkan izin.

“Seringkali izin keluar tanpa cek lapangan yang cukup. Akibatnya, sistem drainase terganggu karena pembangunan yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan,” ujarnya.

Dirinya pun mendorong Pemerintah Kota Balikpapan agar segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi permasalahan banjir, yang disebutnya sebagai ancaman tahunan bagi masyarakat.

“Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga. Kita tidak bisa terus menunda,” pungkasnya.

Penulis: Mys
Editor: Alfa