Bijak Ilhamdani Dorong Penanganan Kekeringan PPU yang Efektif dan Efisien
FOTO: Muhammad Bijak Ilhamdani, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
PPU, Metrokaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, mendorong pemerintah daerah bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum atau PDAM menyusun langkah penanganan kekeringan yang efektif dan efisien. Hal tersebut dinilai penting menyusul ancaman kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada 2027.
Bijak mengatakan, kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Terlebih, berdasarkan pemaparan PDAM, potensi kemarau mendatang diperkirakan berlangsung lebih panjang sehingga membutuhkan persiapan lebih matang.
“Memang sebelum melihat situasi ini, kita merasakan sebenarnya masyarakat kita merasakan bahwa situasi yang terjadi saat ini itu betul-betul mengkhawatirkan,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebutkan, DPRD perlu mengetahui secara langsung kondisi lapangan sekaligus mencermati sejumlah opsi penanganan yang ditawarkan pemerintah dan PDAM.
“Mendengar pemaparan dari Pak Direktur tadi bahwa ke depan, potensi kekeringan kemarau yang delapan bulan nanti itu bisa menjadi pasti lebih parah daripada hari sekarang,” katanya.
Menurut Bijak, penanganan krisis air bersih tidak cukup hanya mengandalkan satu langkah. Pemerintah dan PDAM perlu menyusun beberapa skema dengan mempertimbangkan kondisi anggaran serta waktu pelaksanaan.
“Mengingat beberapa pertimbangan, salah satunya waktu, kemudian juga dengan kebutuhan fiskal seperti sekarang, tentu kita mengharapkan dari Fraksi Partai Demokrat adanya penanganan yang efektif dan efisien. Itu yang paling utama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, DPRD belum menentukan prioritas anggaran karena pemerintah dan PDAM masih menyusun rincian teknis dari setiap alternatif yang ditawarkan.
“Kita kan belum tahu ini dari teman-teman PDAM, PUPR, dan Pak Asisten tadi belum merincikan seperti apa. Ini masih dalam proses prolog,” jelasnya.
Bijak berharap, setelah seluruh perencanaan dan kebutuhan anggaran selesai disusun, pemerintah bersama DPRD dapat duduk bersama menentukan pilihan terbaik.
“Pada saat skema yang sudah disusun oleh teman-teman pemerintah bersama PDAM ini sudah clear, tentu ada diskusi untuk menentukan mana sebenarnya yang paling efektif terhadap penanganan kekeringan delapan bulan nanti,” pungkasnya. (Adv/ DPRD PPU ).
70
