Balikpapan, Metrokaltim.com – Pansus Perumda Manuntung DPRD kota Balikpapan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perumda untuk membahas beberapa kinerjanya, Selasa (29/6).
Pembahasan kinerja ini untuk mengetahui laporan audit yang disampaikan kepada pansus selama tiga tahun terakhir (2016-2018), capaian kinerja Perumda sangat jauh dari harapan. Pertama antara rencana bisnis anggaran (RBA) itu amanat Perda yang harus di keluarkan setiap tahun, tetapi capaian di akhir tahun justru dikisaran Rp 300-400 juta dari target Rp 31 miliar.
“Saya catat bahwa setiap tahun Perumda mengeluarkan anggaran Rp 3,9 miliar untuk kegiatan rutin seperti gaji, listrik. Sementara pendapatan hanya Rp 300 juta,” tegas Wakil ketua Pansus Perumda Syukri Wahid.
Lanjutnya, ketika mereka tidak merubah mansetnya maka keuangan perumda sudah tergerus untuk membiayai belanja bersifat rutin. Seharusnya ketika memiliki 8 jaring bisnis itu bisa menghasilkan, namun tiga tahun terakhir ini 8 bidang tersebut tidak kontributif. Mulai dari property, jargas hingga ke pelabuhannya semua tidak ada yang berkontribusi.
“Jadi wajar sebagai warga dikatakan bahwa selama tiga tahun anda gagal,” akui Syukri.
Kemudian deposito itulah yang menutup celah. Yang mana mereka memiliki uang yang di depositokan per tahun untuk menutupi kegiatan yang sifatnya rutin. Sehingga sangat aneh, karena gaji ditutupi oleh deposito, tetapi penghasilan utamanya tidak menutupi itu.
Ditambahkannya, sehingga kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun dan datanya dari 2017-2020 hanya sekitar Rp 67 juta. Dicontohkannya, ketika dirinya sebagai pemilik tentu ia tidak ingin berinvestasi dengan bisnis yang tidak bisa menutupi gaji.
“Jika seperti ini Pansus akan lakukan rapat internal dan mendata hari ini karena sudah dikumpulkan semua, tinggal sikap yang diambil pansus,” jelasnya.
Kendalanya sendiri ada yang bilang legalitas, contoh tahun ini (2021) target advertising reklame di daerah Kariangau targetnya Rp 900 juta per tahun, alasan tidak tercapai karena kurang peminat atau apa. Namun dalam bisnis properti ditargetkan Rp 17 miliar, tetapi sampai bulan Juni 2021 kurang lebih Rp 50 juta dan itu bukan alasan pandemi, kalau pandemi masih ia diterima. Nyatanya sebelum pandemi tahun 2016 lalu justru juga tidak kontribusi.
“Jadi penting untuk pansus mengevaluasi apakah di minta untuk lakukan audit kerja. Kalau saya pribadi mengusulkan ke pansus untuk lakukan audit kinerja, bisa dari inspektorat atau BPK, sehingga ketika rekomendasi ke luar itu jelas dasarnya ada, karena semua data yang di pegang dari Perumda,” paparnya.
Pansus ini diharapkan mengeluarkan rekomendasi penting untuk kebijakan pemerintah. Dampak ini bekerja untuk pemerintah yang baru bahwa visi misinya tentang revitalasi BUMD. Dan sampai detik ini ia berkesimpulan bahwa Perumda itu sakit, karena tidak ada capaian lanjutan.
“Dan rencana selama 2 hari ia diizinkan untuk mengecek langsung lokasi aset sebesar Rp 700 juta di Maros,” ungkapnya.
(Mys/riyan)