DBH Dipotong Pemerintah Pusat, DPRD Balikpapan Susun Strategi Penyelamatan APBD 2026 

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan menyusun strategi baru untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan, bahwa seluruh struktur anggaran harus dievaluasi ulang demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Menurut Alwi, pembahasan APBD sebenarnya telah selesai tiga bulan lalu. Namun surat resmi dari Kementerian Keuangan yang menginformasikan penurunan DBH nasional membuat skema anggaran Balikpapan berubah total.

“Ada penurunan DBH yang cukup signifikan, dan ini berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya Balikpapan atau Kalimantan Timur,” ujar Alwi setelah Rapat Paripurna DPRD Balikpapan di Hotel Grand Senyiur, Selasa (18/11/2025).

Akibat revisi transfer pusat dan provinsi, pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan Rp3,8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH pemerintah pusat yang dipotong lebih dari Rp1 triliun, ditambah turunnya DBH dari Pemprov Kaltim.

Alwi mengakui bahwa perubahan ini memaksa DPRD dan Pemkot menyesuaikan sejumlah program prioritas.

“Tentunya ini cukup memusingkan karena beberapa program terpaksa harus di kurangi, walaupun tidak kita pangkas habis,” jelasnya.

Pembahasan ulang anggaran akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan rencananya dimulai besok.

Di tengah tekanan fiskal, ia tetap optimistis Balikpapan memiliki keunggulan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD 2026 ditetapkan Rp1,58 triliun, menjadikannya yang tertinggi di Kalimantan Timur.

“Alhamdulillah PAD Balikpapan tertinggi di Kaltim. Setelah itu baru Kota Samarinda sekitar Rp1,2 triliun. Tahun ini PAD Balikpapan sebesar Rp1,35 triliun. Jadi walaupun DBH dipotong, kita masih terbantu oleh PAD,” akunya.

Ia menambahkan, daerah dengan PAD rendah akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibanding Balikpapan.

Meski anggaran harus disesuaikan, DPRD memastikan bahwa sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tetap akan mendapatkan porsi utama. Dirinya menegaskan bahwa kehati-hatian sangat diperlukan dalam penyusunan ulang APBD 2026.

“Harapannya, hasil pembahasan dapat menghasilkan anggaran yang realistis, efisien, dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat,” paparnya. (adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa